DPRD Kendal Adakan Public Hearing Bahas Tiga Raperda

0
353

KENDAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal menggelar Dengar Pendapat ( Public Hearing ) soal Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal 2015 – 2035, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Kabupaten Kendal dan Jalan, Selasa ( 3 / 11 ) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kendal.

Dengar Pendapat menurut Ketua DPRD kendal H. Prapto Utono, S.Sos bertujuan untuk menyempurnakan draf atau rancangan Raperda untuk menyelaraskan dengan pendapat dan ide dari masyarakat seperti NGO maupun unsur dari eksekutif sehingga ke depannya bisa memberi manfaat banyak pada masyarakat. Selain itu dengar pendapat tentang ketiga hal tersebut sangatlah penting mengingat perkembangan pembangunan serta arus modal yang masuk terkait investasi untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Kendal.

Raperda RTRW salah satunya adalah untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kendal dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkat kesejahteraan masyarakat dan pertahanan. RTRW merupakan usaha mewujudkan peran wilayah dalam menampung perkembangan kegiatan – kegiatan di dalamnya, sehingga sehingga mampu memenuhi kebutuhan pembangunan  dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri perlu dilakukan untuk mewujudkan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kendal. Dengan RDTR tersebut penyelenggaraan penataan ruang dapat tertib lewat pengaturan intensitas kegiatan, keseimbangan dan keserasian peruntukan lahan serta penyediaan prasarana yang maju dan memadai.

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Jalan perlu dibentuk lantaran jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang punya peranan penting terutama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan di daerah.

Public Hearing tersebut menghadirkan para pakar dari Universitas Sebelas Maret untuk mendukung raperda secara akademis sehingga mempunyai landasan yang kuat. Tim dari UNS tersebut menginventarisir beberapa persoalan terkait untuk diakomodir dalam penyusunan Raperda. ( 03 / heDJ )

BAGIKAN