Menggerakkan Kembali Perda SUSU

0
166

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal yang lebih dikenal dengan Perda SUSU (Sak Uwong Sak Uwit) sebenarnya sudah berlaku sejak 5 September 2014, namun pelaksanaan di desa/  kelurahan masih terkesan kurang greget, kurang dikenal, dan dipertanyakan efektivitasnya.

Ditinjau dari maksud dan tujuan Perda SUSU sebetulnya sangat mulia. Kondisi lingkungan Kabupaten Kendal yang berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi Jawa Tengah  saat ini dapat dikatakan mudah panas karena laju investasi pembangunan kawasan industri pabrik maupun perumahan yang sulit dibendung. Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadikan kawasan terbuka hijau makin berkurang. Dengan adanya penanaman pohon di setiap desa / kelurahan maka akan dapat mengurangi emisi gas karbon dioksida dan efek rumah kaca sebagai salah satu penyebab pemanasan global.

Jika Perda SUSU benar – benar dapat dilaksanakan maka juga akan dapat menggerakkan usaha ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, menjadi tempat Ruang Terbuka Hijau, dan melestarikan buah – buahan asli Indonesia.

Perda SUSU sekilas mudah dilaksanakan namun pada kenyataannya meski sudah berjalan dua setengah tahun masih dirasakan kurang dapat berjalan secara optimal. Karena itulah agar Perda SUSU tidak dikatagorikan sebagai Perda mandul menurut Penulis ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian.

Pertama, aturan pelaksanaan berupa Peraturan Bupati harus segera diterbitkan karena masih ada beberapa hal yang masih harus diatur antara lain : prosedur pengajuan STP (Sertifikat Tanam Pohon), Calon Pengantin dan ibu melahirkan tidak mampu, prosedur perawatan dan pemeliharaan pohon, dan pengelolaan koperasi desa. Kedua, perlunya komitmen desa untuk melepaskan sebagian tanah bondo desa menjadi RTH yang disediakan untuk penanaman pohon. Adanya pengalihan tanah bondo desa ini jangan dianggap merugikan karena desa nantinya juga akan menerima sepertiga dari hasil pohon buah yang ditanam di atas tanah RTH Bondo Desa. Ketiga, penegakan sanksi harus benar – benar dilaksanakan secara tegas. Calon Pengantin dan Ibu melahirkan yang melanggar dikenai sanksi menanam 10 pohon buah yang kepemilikannya menjadi hak desa/kelurahan. Kades/Lurah dan perangkatnya yang menerbitkan Surat Pengantar Nikah tanpa dilengkapi dengan STP dikenakan sanksi denda sebesar limaratus ribu rupiah. Data perkawinan dan kelahiran di desa sebenarnya tidak sulit untuk didapatkan. Jadi bukan hal yang sulit untuk melaksanakan sanksi. Keempat, koordinasi antar SKPD masih perlu ditingkatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, maupun pengawasan.

Jika Demak dapat dikenal sebagai sentra buah belimbing dan jambu airnya, kondisi di Kendal pun sangat memungkinkan untuk menjadi sentra buah tertentu yang dapat dijadikan komoditas unggulan. Oleh karena itu perlu pemetaan jenis buah apa saja di suatu kecamatan/desa/kelurahan yang sesuai dengan tekstur tanahnya. Dengan demikian tujuan Perda untuk menggerakkan usaha ekonomi berbasis pertanian akan dapat tercapai.

BAGIKAN