Sesuai SOTK Baru, Pejabat SKPD Pemkab Kendal harus Dilantik sebelum Januari 2017

0
2129
Berdasarkan Perda Kab Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, mulai awal Januari 2017 Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemkab Kendal akan berubah total. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang semula 28 akan berkurang menjadi 26 SKPD. Dalam Perda No 8 Tahun 2016 yang sudah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah, satuan kerja berupa Dinas digolongkan menjadi 3 tipe, yaitu Dinas tipe A ada 4, Dinas tipe B ada 13 dinas, dan Dinas tipe C ada 3 dinas. Kemudian satuan kerja berupa Badan ada 3 badan, ditanbah Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan Inspektorat. Untuk satuan kerja berupa Kantor sudah tidak ada.

Kabag Organisasi Setda Kendal, Jembar Rusmanto mengatakan, Dinas tipe A terdiri dari 4 Kabid, Dinas tipe B terdiri dari 3 Kabid, dan Dinas tipe C terdiri dari 2 Kabid. Selain 26 SKPD tersebut, juga ada kecamatan yang ditetapkan sebagai perangkat daerah. Perda 8 tahun 2016 ini mulai efetktif berlaku pada awal Januari 2017, sehingga harus ada pelantikan pejabat paling lambat akhir Desember 2016. “Saat ini masih proses perundangan dari Bagian Tata Pemerintahan, untuk selanjutnya diserahkan kepada bupati,”kata Jembar saat ditemui di ruang kerjanya Kamis (29/9/2016).

Jembar mengatakan, untuk urusan penempatan pejabat menjadi kewenangan bupati dan Badan Kepegawaian Daerah. Pada perubahan SOTK ini ada beberapa dinas yang hilang atau bergabung dengan dinas lain, sehingga akan ada pengalihan gedung atau aset perkantoran. Untuk urusan aset perkantoran ini akan dirapatkan dengan Bagian Aset DPPKAD, BKD, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) dan Inspektorat. “Tentunya ada pengalihan fungsi beberapa aset perkantoran yang akan ditangani oleh tim,”ujarnya.

Berikut susunan SKPD Pemkab Kendal

Dinas Tipe A
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
2. Dinas Pertanian dan Pangan
3. Dinas Lingkungan Hidup, bidang LH dan kehutanan
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Tipe B
1. Dinas Kesehatan,
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.
3. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang trantib umum dan sub urusan kebakaran
4. Dinas Sosial
5. Dinas Tenaga Kerja, tenaga kerja dan transmigrasi
6. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bidang pengendalian penduduk, KB dan PPPA
7. Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Dinas Perhubungan
9. Dinas Komunikasi dan Informatika, bidang infokom, statistik dan persandian.
10. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang perindustrian, koperasi, UKM, bidang energi dan sumber daya mineral.
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
13. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Dinas Tipe C

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2. Dinas Perdagangan

3. Dinas Kelautan dan Perikanan

Badan Daerah

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan

2. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

3. Badan Keuangan Daerah.

Selain Dinas dan Badanm juga ada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan Inspektorat.