Memetakan Permasalahan dan Kewenangan Dalam Penanggulangan Banjir Di Kendal

0
247
Banjir lokal adalah kejadian banjir yang disebabkan oleh faktor-faktor insitu, seperti sulitnya peresapan air, drainase tidak lancar, tumpukan sampah, dan curah hujan tinggi.
Banjir kiriman adalah kejadian banjir yang disebabkan oleh hujan yang sangat deras di daerah hulu dan akhirnya mengalir menjadi banjir di daerah hilir. Banjir kiriman akan semakin besar apabila tidak ada bangunan penghambat seperti bendungan dan checkdam.
Kejadian banjir di Kabupaten Kendal merupakan gabungan antara banjir lokal dan banjir kiriman. Sehingga penanggulangannya dimulai dari Kendal Atas dan Kendal Bawah.
KENDAL ATAS
Kendal Atas terbagi 2, yaitu lereng Gunung Prau dan lereng Gunung Ungaran. Lereng Gunung Prau meliputi wilayah Plantungan, Sukorejo, Patean dan Pageruyung. Sedangkan lereng Gunung Ungaran meliputi Limbangan, Singorjo, Boja, dan Kaliwungu Selatan. Delapan kecamatan ini merupakan kawasan konservasi yang berperan penting dalam mencegah banjir kiriman dari kendal hulu ke hilir.
Penggunaan lahan yang direkomendasikan sebagai kawasan konservasi adalah hutan dan kebun campuran. Sedangkan lahan untuk tegalan untuk kemiringan di atas 45% tidak disarankan, karena akan memicu peningkatan erosi dan longsor. Begitu juga dengan alih fungsi ke permukiman.
Lahan di Kendal Atas ini terdiri dari lahan milik negara yang dikeloa oleh Perum Perhutani dan lahan di luar hutan negara yang dikelola masyarakat. Kegiatan penjarahan hutan seperti kayu jati dan perubahan peruntukan lahan dari hutan menjadi tegalan harus dicegah oleh semua pihak.
Pengelolaan sungai-sungai di bawah kewenangan Balai Konservasi Sumberdaya Air Provinsi Jawa Tengah perlu bekerjasama dengan masyarakat setempat, agar tercipta eco-river (sungai yang berwawasan lingkungan). Pencegahan banjir dapat dilakukan dengan pembuatan bendungan mikro secara berjenjang di kawasan hulu. Sedangkan di daerah kali perbukitan dibangun bendungan yang lebih besar untuk mencegah banjir dan sekaligus membagi distribusi air ke lahan sawah.
KENDAL BAWAH
Kendal Bawah ditandai dengan lahan yang sudah datar. Biasanya banyak terdapat hamparan sawah, kebun, tegalan dan permukiman. Keberadaan sawah sebagai lumbung pangan juga bermanfaat sebagai tempat preservasi air (membantu meresapkan air ke dalam tanah), sehingga keberadaan sawah selaras dengan penanggulangan banjir.
Keberadaan sungai-sungai di kawasan ini juga perlu tertata alurnya, sehingga tidak mengalami penyempitan oleh desakan permukiman di bantaran sungai, pendangkalan oleh material erosi dari atas, dan penumpukan sampah di badan sungai karena  kebiasaan buruk masyarakat dalam membuang sampah. Pelebaran dan pendalaman sungai dilakukan dengan normalisasi. Pencegahan sampah masuk sungai dengan konsep 3R (reuse, reduce, recycle) dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup bekerjasama dengan instansi terkait.
Buruknya saluran drainase dan lambatnya peresapan air ke dalam tanah dapat ditanggulangi dengan pembuatan sumur resapan dan biopori di kawasan permukiman, pembuatan rorak (lubang jebakan air) di kawasan perkebunan.
Ruang terbuka hijau dan hutan kota perlu mendapat perhatian dalam alokasi keruangannya minimal 30%. Untuk kawasan Kendal Bawah yang mudah terjadi banjir, idealnya minimal 50%.
KEBIJAKAN RENCANA PROGRAM
Permasalahan pencegahan dan penanggulangan banjir dilaksanakan dalam bentuk kebijakan rencana program sebagai berikut :
1. Pengelolaan kawasan hutan lindung, hutan produksi dan hutan rakyat di kawasan hulu. Kemiringan lereng > 45% didorong penggunaan lahan untuk hutan dan perkebunan.
2. Pembuatan bendungan mikro (checkdam) di kawasan hulu dan bendungan besar di kaki bukit/gunung. Perlu perawatan bendungan-bendungan yang sudah ada.
3. Pembuatan rorak di kawasan perkebunan dan tegalan di Kendal Atas. Pembuatan sumur resapan dan biopori di kawasan permukiman di Kendal bawah.
4. Normalisasi sungai dan pengelolaan sungai bebas sampah di Kendal Bawah. Masyarakat didorong mengelola sampah konsep 3R.
5. Pengelolaan saluran drainase (pembuangan air) pada sepanjang badan jalan dan kawasan permukiman padat.
6. Pembuatan sistem informasi dan unit reaksi cepat dalam penanggulangan banjir dan penanganan korban, termasuk dalam menanggulangi dampak banjir pada kerusakan lahan pertanian, potensi wabah penyakit, buruknya sanitasi, dll.
KRP ini perlu dibagi pelaksanaanya secara berjenjang berdasar skala kewenangan dari Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa dan lingkup Dusun/RW/RT.
Permasalahan banjir bukan sekedar urusan saat ini, tetapi hasil rekam jejak masa lalu dan jaminan keberhasilan sampai masa depan. Sehingga perlu kerjasama semua pihak secara berkelanjutan.
LOVE KENDAL
BAGIKAN