Pegawai Honorer K2 Kendal Tuntut Upah sesuai UMK

0
1288

Nasib pegawai honorer Kategori II (K2) di Kabupaten Kendal dipertanyakan kembali. Pasalnya, belum ada kejelasan untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri oleh pemerintah. Namun, bagi mereka yang berjumlah 698 orang itu adalah juga permasalahan gaji. Sebab selama ini hanya menerima bantuan transport rata-rata hanya Rp. 150-300 ribu perbulan.

Untuk itulah beberapa hari lalu, perwakilan honorer K2 Kendal melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kendal. Kepala Disdikbud Kendal Agus Rifai mengaku sudah bertemu dengan perwakilan honorer K2 Kendal. Hasilnya nanti akan dilakukan kontrak Disdikbud dengan sistem pekerjaan kegiatan selama 10 bulan. “Terhitung sejak Maret ini hingga Desember mendatang,” katanya.

Saat ini, pihak dinas masih melakukan pengumpulan jumlah data honorer K2, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi. Dari data sementara unutk pegawai honorer K2 ada 698 orang. Rinciannya untuk lulusan s1 (385 orang), D3 (12 orang), D2 (85 orang), D1 (satu orang) SMA (132 orang) dan SMP (83 orang).  “Honor untuk K2 ini sudah disiapkan melalui daftar penetapan anggaran (DPA) melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah. Nantinya pembayaran dilakukan ke rekening masing-masing honorer, jadi tidak ada pemotongan,” tandasnya.

Anggota Komisi D DPRD Kendal, Sulistyo Aribowo mengatatakan, jika para honorer K2 tersebut menuntut kesamaan upah dengan para pegawai kontrak Bupati. Yakni sebesar Rp 1,3 juta atau sesuai dengan Upah minimum kabupaten (UMK). Saat ini masih dicarikan payung hukumnya, karena saran dari Mendagri, kalau pemberian dibarikan bantuan transport, maka sangat resiko menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk itu masih dicarikan formulasi lain. Dikatakan, formulasi yang akan ditempuh yakni mengalihkan pegawai honorer K2 menjadi Kontrak dengan Pemkab Kendal yakni dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kendal. “Tapi jika dialihkan ke kontrak dengan Disdikbud, maka status honorer K2 akan hilang. Artinya tidak bisa lagi mengikuti perekrutan PNS melalui seleksi K2,” tuturnya.