KPU Kendal Sosialisasi Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017

KPU Kendal sosialisasi Pemilu 2019

0
265

KPU Kendal mengadakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 kepada pengurus partai politik di Kab Kendal. Sosialisasi yang digelar di Hotel Sae Inn pada Selasa 28 November 2017 menghadirkan narasumber dari Bawaslu Provinsi Jateng, KPUD Provinsi Jateng dan Pakar Ilmu Politik dari Undip Semarang.

Ketua KPU Kendal Wahidin Said mengatakan, pada pemilu 2019 nanti akan dilakukan pemilu serentak untuk memilih anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten dan presiden. Hal ini sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2017. Pemilu serentak ini baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Wahidin mengatakan, peraturan pemilu serentak ini berbeda dengan pemilu sebelumnya, sehingga masyarakat harus mengetahui. “Dalam Undang-undang Pemilu 2017 ini berbeda dengan Undang-undang Pemilu sebelumnya,”katanya

Dikatakan, pada pemilu serentak akan ada lima kotak suara yang menggunakan kotak transparan. bagi calon legislatif dan calon presiden harus bebas narkoba. Sedangkan untuk calon presiden tidak boleh beristri warga negara asing. “Sesuai ketentuan, kotal suara harus transparan, sehingga kotak suara yang lama harus diganti,”ujarnya.

Sementara itu anggota Bawaslu Provinsi Jateng Sri Sumanta mengatakan, tugas dan fungsi pengawas lebih diperkuat pada pencegahan. Panwas juga akan mengawasi netralitas PNS, TNI dan Polri. Dalam tugasnya, Panwas akan mengawal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS, TNI maupun Polri akan dikawal sampai tuntas hingga jenis sanksinya. Selain Panwas, yang berhak melakukan pengawasan adalah WNI yang sudah mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu yang sudah terakreditasi dan terdaftar. “Fungsi dan kewenangan sampai semakin diperkuat,”katanya.