Program Padat Karya Tunai di Kabupaten Kendal segera Dilaksanakan

Padat karya tunai di desa tahun 2018

0
97

Program padat karya tunai desa diharapkan segera dilakukan tanpa harus menunggu revisi APBDes. Hal ini disampaikan  Dirjen Perimbangan Keuangan pada  Kementerian Keuangan RI, Dr. Boediarso Teguh Widodo saat acara Deseminasi Padat Karya Tunai, Rabu (11/4/2018) di Pendopo Kabupaten Kendal. Adanya revisi APBDes, karena program padat karya ditetapkan oleh pemerintah, setelah desa selesai membuat APBDES.

“Pada kesempatan ini Kami menyampaikan langsung, jadi silahkan disalurkan saja, untuk revisinya bisa menyusul,”ucapnya.
Menurutnya, jika harus menunggu revisi, maka akan menjadi lama, padahal program padat karya ini merupakan solusi untuk membantu menyejahterakan rakyat. Sasarannya harus masyarakat miskin dan memanfaatkan potensi lokal. “Dengan adanya padat karya ini, maka masyarakat miskin bisa mendapatkan penghasilan dari upah padat karya ini, sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga perputaran ekonomi di desa menjadi meningkat,”jelasnya.
Sesuai peraturan, 30 persen dari Dana Desa tahap pertama harus dialokasikan untuk untuk upah padat karya tunai. Upah untuk pekerja padat karya tunai harus dibayar tunai harian atau mingguan. Untuk Kab Kendal, rata-rata desa mendapatkan Dana Desa hampir satu milyar rupiah atau sekitar Rp. 900 juta lebih.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab Kendal, Subaedi mengatakan, walaupun pihak pusat melalui Dirjen Perimbangan Keuangan meminta segera melaksanakan program padat karya tunai tanpa menunggu revisi, namun pihak desa tetap menunggu revisi APBDes. Alasannya, untuk revisi APBDes harus melibatkan banyak pihak melalui musyawarah. Padahal tidak mudah mengambil kesempatan dalam musyawarah. “Tetap menunggu revisi dulu, supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,”ujarnya.
Subaedi mengatakan, saat ini desa-desa segera melakukan revisi APBDes. “Targetnya paling satu minggu ke depan sudah selesai revisi,”pungkasnya.