DPRD Kendal tetap Tandatangani Penetapan APBD 2019

Rapat Paripurna DPRD Kendal tentang penetapan APBD 2019

0
125
Rapat Paripurna DPRD Kendal tentang persetujuan bersama dan pengesahan APBD 2019 yang dilakukan pada Jumat (30/11/2018) tidak dihadiri dari pihak eksekutif. Tidak tampak, baik Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda Kendal dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Asisten Setda dalam rapat untuk mengesahkan APBD 2019.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kendal Prapto Utono dan dihadiri 36 anggota dewan dan hanya beberapa pejabat tetap berjalan seperti biasa, namun penandatanganan hanya dilakukan oleh pimpinan dewan. Prapto mengatakan, pihak dewan tetap melakukan tandatangan, karena sesuai undang-undang, bahwa tanggal 30 November merupakan batas akhir penetapan APBD.   
 
“Tetap kami laksanakan, perihal nantinya diterima atau tidak oleh Gubernur, itu nanti. Yang penting kami sudah melakukan sesuai undang-undang,” kata Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono.
 
Dikatakan, sebenarnya rapat paripurna ini sudah dijadwalkan 29 November, tapi karena dianggap belum cukup dan ada yang harus disinkronkan antara pihak legislatif dengan eksekutif, maka diundur di 30 November, pada batas hari terakhir. “Sebenarnya dalam pembahasan sudah disepakati oleh pihak legislatif dan eskeskutif, yaitu dalam rapat Badan Anggaran dengan OPD-OPD, sehingga seharusnya sudah tidak ada maslah,” jelasnya.
 
Apakah ada perubahan dari RAPBD ataupun proyek-proyek titipan dari DPRD pada APBD 2019, Ketua Komisi C, Nashri menyangkalnya. “Tidak ada, karena acuannya pada RKPD dan renja, sehingga usulanapapun jika tidak terdapat dalam RKPD maupun renja ya tidak dipakai,” katanya.
 
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kendal, Mirna Annisa mengakui atas ketidakhadirannya dalam Rapat Paripurna. Hal itu lantaran dirinya tengah ada acara di Medan, Sumatra Utara. Perihal pengesahan APBD 2019, pihak eksekutif mengaku menolak untuk menyetujuinya. Hal itu lantaran banyak RAPBD yang dibahas dari awal, dirubah secara sepihak oleh Komisi-komisi.
 
Ia mencontohkan dengan pembangunan dan perbaikan jalan di Kendal untuk 2019. Tahun depan menurutnya, anggaran pembangunan dan perbaikan jalan justru banyak yang dipotong dan dihapus oleh Dewan. “Bahkan anggaran yang diberikan kepada kami nilainya sangat kecil, dan itu hanya untuk daerah Kendal Bawah saja,” akunya.
 
Sementara, untuk Kendal wilayah atas di tujuh kecamatan, menurutnya sangat butuh banyak perbaikan dan pembangunan. Karena kerusakannya semakin parah dan panjang jalannya juga lebih panjang ketimbang Kendal wilayah bawah.  “Makanya, kami tidak sepakat. Tidak bisa dewan merubah sendiri dari hasil RAPBD yang sudah sepakat,” tandasnya.
 
Justru, beberapa dinas atau OPD yang kurang siginifikan untuk pembangunan infrastruktur malah mendapatkan porsi lebih. “Jadi anggaran yang ditinggikan justru untuk biaya sosialisasi seperti di Dinas Sosial tinggi. Padahal menurut saya yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pembangunan,” tambahnya.
 
Hasil investigasi yang dilakukannya kepada Kepala Dinas, justru banyak kepala dinas yang hanya dibebani proyek titipan sejumlah Komisi dan Anggota DPRD yang tidak masuk akal. Akhirnya ada Kepala OPD yang tidak sanggup, karena sulit dan tidak mungkin untuk dilaksanakan. “Akhirnya kepala OPD membuat surat pernyataan menolak pengesahan,” bebernya.
 
Perihal pemabasan molor sampai 30 November, diakuinya pada 29 November ia memang diminta untuk menandatangani APBD 2019. Namun ia menolaknya lantaran tidak ada mengetahui isi dari APBD dari Dewan. “Setelah saya teliti, ternyata kesepakatan dalam pembasan RAPBD 2019 dirubah sepihak oleh Dewan,” imbuhnya.