Kapolda Jateng Ajak Masyarakat Aktif Jaga Keamanan Lingkungan

Kapolda Jateng isi Rakor Lintas Sektoral 3 Pilar Keamanan

0
665

Tiga Pilar Keamanan, yaitu kepala desa, babinsa dan babinkamtibmas se Kabupaten kendal mengucapkan Deklarasi Warga Kendal atas Aksi Pembakaran Mobil yang terjadi di Kab Kendal. Deklarasi yang dilakukan usai Rakor Lintas Sektoral masalah Strategis Pengaktifan Tiga Pilar Keamanan di Pendopo kab Kendal pada Rabu 6 Februari 2019 dipimpin oleh Bupati Kendal Mirna Annisa yang didampingi anggota Forkopimda Kendal, Kapolda Jateng dan Pangdam IV Diponegoro.

Isi Deklarasi yaitu mengecam keras pelaku tindakan pembakaran kendaraan bermotor. Siap menjaga keamanan dengan siskamling di masing-masing keluraha, desa, RW dan RT secara aktif. Mendukung sepenuhnya kepada Polri dan TNI untuk mengungkap pelaku aksi pembakaran kendaraan bermotor di Kab Kendal.

Berdasarkan data dari Polres Kendal, sejak Desember 2018 hingga Februari 2019 di Kab kendal telah terjadi 9 kasus pembakaran kendaraan bermotor. Yaitu 3 kasus di Kec Kaliwungu, 2 kasus di Brangsong, 2 kasus di Cepiring, 1 kasus di Kendal dan 1 kasus di Rowosari. Kapolres Kendal AKBP Hamka Mappaita mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya mengungkap kasus tersebut dengan mengerahkan 2/3 anggotanya untuk patroli di malam hari. “Dari semua kasus, mobil yang dibakar itu berada di tepi jalan dan diparkir di garasi yang terbuka, sehingga mudah dijangkau. Oleh karena itu dihimbau kepada masyarakat agar memarkir mobil atau sepeda motor di tempat yang tertutup,” katanya.

Menyikapi kejadian tersebut, Bupati Kendal Mirna Annisa telah membuat Surat Edaran tentang Antisipasi Teror Tindak Pidana pembakaran Kendaraan Bermotor yang disampaikan kepada seluruh camat, kemudian diteruskan ke seluruh kepala desa, ketua RW dan RT di kab Kendal. Surat Edaran itu disampaikan untuk menjaga situasi keamanan dan kondusivitas wilayah Kab Kendal serta mengantisipasi teror dan tindak pidana pembakaran kendaraan bermotor. Dalam surat edaran itu, Bupati Kendal menghimbau agar di setiap RT mengaktifkan kembali program-program swadaya masyarakat yang terkait dengan pengawasan dan pengamanan di wilayah masing-masing, seperti siskamling dimulai pukul 24.00 sampai 6 pagi. Membuat spanduk MMT bertuliskan Kampung Siaga 1 x 24 jam, siap tanggulangi aksi teror, tamu wajib lapor 1 x 24 jam, mengimbau pengurus masjid, pengelola tempat kos hotel untuk segera melaporkan apabila ada tamu atau pengunjung yang aktivitasnya mencurigakan. Kepada pemilik mobil atau sepeda motor untuk lebih meningkatkan kewaspadaan guna menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dan bertanggung jawab terhadap aset pribadinya. Setiap jalan lingkungan perumahan untuk mamasang portal dan memberlakukan akses keluar masuk satu pintu. Kepala Desa untuk mendata penjual BBM eceran di wilayahnya, kemudian memberikan himbauan agar melaporkan bila ada transaksi pembelian BBM di atas jam 24 sampai 6 pagi dalam jumlah sedikit. “Adanya teror ini, masyarakat tidak boleh takut, tapi harus dihadapi bersama dengan meningkatkan keamanan di lingkungan masing-masing,” katanya.

Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono mengatakan, telah menginstruksikan kepada Polres untuk menugaskan 2/3 anggotanya untuk bertugas patroli di malam hari. Selain itu, melalui polsek-polsek agar meningkatkan patroli hingga masuk ke kampung-kampung. Langkah ini dilakukan untuk mencegah dan mengungkap aksi teror pembakaran kendaraan bermotor yang terjadi di beberapa tempat di Kab Kendal. Kapolda juga mengajak masyarakat agar giat kembali melakukan siskamling di wilayah masing-masing. “Jumlah personil polisi dan TNI tidak sebanding dengan wilayah Kendal yang sangat luas, sehingga peran aktif masyarakt untuk menjaga keamanansangat dibutuhkan,” katanya.

Kapolda mengatakan, selain memasang portal di kampung-kampung, juga meminta kepada pihak desa agar memasang CCTV di tempat-tempat strategis. CCTV tersebut tidak hanya untuk memantau pelaku pembakaran mobil, tapi juga untuk memantau pelaku kejahatan lainnya. “Sekarang harga CCTV itu tidak mahal, sehingga bisa dialokasikan melalui di anggaran desa,” ujarnya.

Sementara itu Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Muhammad Efendi mengatakan, bahwa tugas pertahanan dan keamanan negara merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Dikatakan, bahwa dalam sistem Hankamrata di indonesia, TNI dan Polri sebagai kekuatan utama yang didukung masyarakat. Oleh karena itu setiap warga negara wajib menjaga keamanan di lingkungannya. “Tanpa diminta pun, tiap warga harus ikut menjaga keamanan, karena merupakan kewajiaban,” ujarnya.