Pemkab Kendal akan Fokuskan Anggaran Jamkesda untuk Bantu Iuran BPJS

Dinkes Kendal ajukan revisi Perbup Jamkesda

0
91
Pemkab Kendal akan memfokuskan anggaran Jamkesda untuk membiayai BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu yang tidak tercover dalam BDT. Pemberlakuannya menunggu ditandatanganinya revisi Perbup Jamkesda yang sedang diajukan oleh Dinas Kesehatan Kendal kepada Bupati Kendal.

Kepala Dinas Kesehatan Kendal, Ferinando Bonay menjelaskan, warga yang mendapatkan bantuan iuran BPJS adalah warga yang masuk dalam daftar BDT yang dikeluarkan Dinas Sosial Kendal. Padahal fakta di lapangan masih banyak warga miskin yang tidak tercover dalam BDT. “Jika anggaran Jamkesda difokuskan untuk membantu iuran BPJS, maka warga yang belum tercover di BDT bisa dibiayai iruran BPJS-nya,” jelasnya.
Feri menjelaskan, selama ini anggaran Jamkesda lebih banyak terserap untuk pembiayaan bagi pengguna SKTM yang jumlahnya terlalu besar. Padahal anggaran tersebut akan lebih banyak untuk warga yang mendapatkan manfaat, jika difokuskan untuk  membantu iuran BPJS. “Makanya akan lebih banyak warga yang terbantu jika anggaran Jamkesda difokuskan untuk bantuan iuran BPJS,” katanya.
Kabid PSDK, Budi Suprawito didampingi Kasi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan pada Dinkes Kendal, Anita D menjelaskan, anggaran Jamkesda tahun 2019 sebesar 2,6 miliar sudah habis untuk melunasi tunggakan SKTM tahun 2018. Selama tahun 2019 sudah ada 49.523 orang pengguna SKTM. Untuk membayar pengguna SKTM tahun 2019, pihak Dinkes mengajukan di APBD Perubahan sebesar 10 miliar. “Kami mengajukan 10 miliar, karena estimasi rata-rata per bulan untuk membiayai pengguna SKTM sekitar 600 juta,” jelasnya.
Kepala Dinas Sosial Kendal, Subarso mengatakan, jumlah warga Kendal yang masuk data BDT tauun 2019 sebanyak 369.535 jiwa. Namun pada tanggal 1 Agustus 2019, pihak Dinsos menerima laporan dari pusat, ada  10.917 orang yang dinonaktifkan dari BDT, sehingga tidak mendapatkan bantuan iruran BPJS. Data yang dinonaktifkan tersebut karena memiliki data ganda dan NIK yang tidak aktif. Terkait dengan data yang dinonaktifkan. “Nanti kami akan melakukan verifikasi faktual di lapangan untuk mengecek ulang kondisi yang sebenarnya,” katanya.
Subarso mengatakan, data DBT tiap 6 bulan sekali dilakukan perbaikan data. Hal ini lantaran kondisi di lapangan selalu berubah, karena ada yang meninggal, pindah tempat dan kondisi perekonomian membaik, sehingga tidak menjadi warga miskin lagi. “Hampir tiap hari data berubah, namun untuk laporan perbaikan data dilakukan tiap 6 bulan sekali,” ujarnya.