Jajanan Wingpoh Khas Kendal siap Diproduksi secara Massal

Jajanan Wingpoh khas Kendal siap diproduksi secara massal

0
115

Wingpoh (wingko pohung), jajanan tradisional hasil karya inovasi dari PKBM Bina Warga Pegandon siap diproduksi secara massal. Jajanan yang dibuat dari pohong itu sekarang sudah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan berupa P-IRT pada bulan Agustus lalu.

Ketua PKBM Bina Warga Kendal Maftukhin mengatakan, saat ini pihaknya terus mengembangkan produk Wingpoh tersebut dan memperkenalkan ke seluruh masryarakat, lantaran jajanan tersebut masih produk baru.

“Kita terus berbenah walaupun sudah memiliki izin dari Dinkes, pada wingpoh ini kita juga melatih masyarakat lain seperti ibu-ibu eks TKW agar mereka dapat tetap berkarya dan menjadi penghasilan tambahan. Jadi, fokus kita saat ini terus memperkenalkan jajanan wingpoh” Jelas Maftukhin.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal pun mulai memperhatikan agar bisa menjadi jajanan khas daerah. Seperti disampaikan oleh Sekda Kendal Sugiono, bahwa Pemkab selalu mendukung produk asli UMKM termasuk jajanan Wingpoh untuk menjadi jajanan khas Kendal, seperti halnya makanan kerupuk rambak yang telah melekat menjadi khas dari Kendal.

“Wingpoh ini merupakan produk baru yang mulai naik, kita siap mendukung apapun itu yang memang asli dari UMKM Kendal. Beberpa pesan juga telah saya sampaikan terkait harga harus kompetitif, kemasan menarik, terutama rasa harus ada khas Kendal pasti Wingpoh akan menjadi jajanan khas Kendal” kata PJ Sekda Kendal Sugiono.

Dukungan juga hadir dari Ketua Sementara DPRD Kendal yang tertarik dengan makanan berbahan dasar pohong tersebut. Hal ini karena PKBM mampu memberdayakan masyarakat sekitar untuk ikut andil dan tidak mencari keuntungan semata.

Sementara Sebelum mendapatkan izin P-IRT Wingpoh telah masuk dalam kancah Nasional atau menarik perhatian dari program Kementerian Tenaga Kerja terkait program Perluasan Tenaga Kerja, saat ini PKBM Bina Warga mulai melakukan pelatihan diberbagai daerah di seluruh Indonesia melanjutkan program Kementerian Tenaga Kerja.