Senam Bareng Bupati Kendal Ramaikan Sosialisasi Sensus Penduduk 2020 di Stadion Utama Kendal

BPS Kendal Sosialisasi Sensus Penduduk 2020 di Stadion Utama Kendal

0
206
Badan Pusat Statistik (BPS) Kendal melakukan sosialisasi Sensus Penduduk 2010 kepada masyarakat dan pelajar di Stadion Utama Kendal, Minggu (6/10/2019) pagi. Kegiatan sosialisasi ini dikemas dalam acara Senam Sehat dan Ngipi Bareng Bupati Kendal di area Car Free Day (CFD). Bupati Kendal Mirna Annisa hadir bersama Kapolres Kendal dan Dandim 0715 Kendal, Sekda Kendal dan para kepala OPD Pemkab Kendal.

Kepala BPS Kendal Umi Hastuti mengatakan, berbeda dengan sensus penduduk sebelumnya,  Sensus Penduduk 2020 dilakukan secara online yang akan dilakukan pada bulan Februari dan Maret 2020. Untuk pendataan penduduk ke rumah-rumah warga dilakukan oleh pengurus RT sebagai petugas sensus. “Karena di Kabupaten Kendal ada sekitar 6500 RT, maka petugas sesnsu yang dilibatkan sebanyak 6.500 orang,” ujarnya.
Dikatakan, pengisian data pada sensus penduduk ini tidak ribet dan data yang dibutuhkan, tidak banyak, yaitu hanya NIK nama lengkap, tanggal lahir, tempat tinggal dan status. Petugas dari RT yang ditunjuk akan dibekali pengetahuan untuk memberikan pengarahan warganya dalam mengisi sensus secara online. “Nantinya petugas dari pengurus RT yang sudah diberikan pembekalan itu yang akan melakukan sosialisasi ke warga,” katanya.
Sementara itu, Bupati Kendal Mirna Annisa mengatakan, bahwa sensus penduduk itu sangat penting, oleh karena itu semua masyarakat mengikuti Sensus Penduduk tahun 2020 dengan mengisi data kependudukan yang benar. “Saya minta kepada adik-adik pelajar yang hadir di sini supaya cerita kepada orang tuanya tentang sensus penduduk ini dan nanti ikut membantu orang tua saat mengisi data kependudukan secara online pada bukan Februaru nanti,” imbaunya.
Sekda Kendal Muhammad Toha menambahkan, bahwa sensus dilakukan juga untuk memperbaiki data yang sudah berubah atau sudah tidak valid lagi. Menurutnya data yang diberikan akan mempengaruhi kebijakan dan program-program pemerintahan. “Data yang diberikan harus valid, karena jika datanya tidak valid nantinya kebijakan yang diberikan bisa tidak tepat sasaran,” jelasnya.