Dinkes Kendal Usulkan Kenaikan Tarif Kunjungan Pasien di Puskesmas untuk Bantu Atasi Kesulitan Keuangan di Puskesmas

Rapat Dengar Pendapat Komisi D DPRD dengan Dinkes Kendal dan Puskesmas

0
99
Dinas Kesehatan Kendal akan mengusulkan tarif kunjungan pasien di puskesmas dinaikkan dari 2 ribu menjadi 10 ribu rupiah. Hal ini terungkap saat Dengar Pendapat Dinas Kesehatan Kendal bersama seluruh kepala Puskesmas dengan Komisi D DPRD Kendal, Kamis (14/11/2019) di Gedung DPRD Kendal.

Kepala Dinas Kesehatan Kendal, Ferinando Bonay mengatakan, usulan kenaikan tarif kunjungan pasien di puskesmas ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan keuangan yang dialami oleh puskesmas akibat diberlakukannya status puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai tahun 2018. Pasalnya, hasil pendapatan puskesmas tidak sebanding dengan pengeluaran yang jumlahnya lebih besar. Dengan berubahnya status puskesmas menjadi BLUD, maka puskesmas harus membiayai seluruh kegiatan sendiri, termasuk biaya untuk membayar seluruh tenaga penunjang kegiatan. Perlu diketahui, sebelum berstatus BLUD, seluruh biaya kegiatan dan tenaga penunjang di puskesmas dianggarkan di Dinas Kesehatan Kendal. “BLUD di puskesmas itu berbeda dengan BLUD di rumah sakit yang hanya menangani pasien. Tapi kalau BLUD di puskemas itu kan banyak kegiatan atau sosialisasi yang harus dilakukan, menangani posyandu yang semua itu ditanggung sendiri oleh puskesmas,” jelasnya.
Feri menjelaskan, terkait dengan biaya tarif kunjungan pasien di puskesmas ini tidak akan membebani pasien, karena tarif kunjungan pasien di puskesmas ditanggung oleh Pemkab melalui APBD. Oleh karena itu pasien di puskesmas selama ini tidak dikenai biaya tarif kunjungan berobat di pueskesmas. “Pemkab Kendal mulai membebaskan pasien dari tarif kunjungan berobat, sejak tahun 2006 hingga sekarang yang besarnya 2 ribu rupiah tiap kunjungan, namun ditanggung Pemkab,” katanya.
Sementara itu anggota Komisi D DPRD Kendal, Sulustyo Aribowo mengatakan, pihak dewan akan membentu menyelesaikan permasalahan yang dialami puskesmas ini. Untuk itu, pihak dewan meminta kepada seluruh puskesmas untuk mengihitung seluruh biaya kegiatan dan biaya tenaga penunjang secara riil. Dengan demikian akan bisa diketahui secara riil pula besarnya anggaran yang bisa dialokasikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. “Kami minta kepada seluruh puskesmas untuk menghitung anggaran kegiatannya masing-masing, tapi jangan terlalu besar dan juga jangana terlalu kecil, supaya anggaran yang akan diajukan tidak menimbulkan tanda tanya,” katanya.