DPRD Kendal Ajukan Perda Inisiatif tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

DPRD Kendal giat public hearing terkait pembentukan Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

0
61
DPRD Kendal mengadakan kegiatan Publik Hearing terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Bantuan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Kegiatan yang dilakukan di Ruang Paripurna DPRD Kendal pada Selasa 3 Desember 2019 mengundang beberapa Lembaga Bantuan Hukum, di antaranya LBH Nusantara Kendal, LBH Anshor, LBH Muhammadiyah dan Peradi Kendal. Acara Publik Hearing dipimpin oleh Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun dan dihadiri anggota Komisi A dan Tim Penyusun dari LBH Semarang.
Ketua DPRD Kendal, Muhammad Makmun mengatakan, bahwa perlunya dibuat Perda tentang Bantuan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Miskin, karena berdasarkan data tahun 2017, di Kabupaten Kendal ada sekitar 100 ribu warga miskin, sehingga perlu adanya pendampingan hukum. Sementara saat ini di Kendal hanya ada satu Lembaga Bantuan Hukum yang melakukan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, sehingga dengan adanya Perda nanti akan mendorong lebih banyak lagi LBH yang melakukan pendampingan hukum kepada masyarakat miskin. “Saat hanya LBH Nusantara yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, padahal  warga miskin di Kendal mencapai 100 ribu orang,” katanya.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kendal, Rubiyanto mengatakan, bahwa bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan hak asasi yang harus dipenuhi untuk mewujudkan keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. “Pada umumnya, masyarakat kecil itu takut berhadapan dengan hukum, maka perlu ada pendampingan,” ujarnya.