Anggota Dewan Kendal bakal Dapat Tunjangan Mobil

DPRD Kendal bentuk Pansus Raperda Prakarsa DPRD Kendal tentang Hak Keuangan dan Administrasi anggota dewan

0
973

Anggota DPRD Kendal bakal mendapatkan tunjangan mobil dan tunjangan reses. Tunjangan tersebut akan diberikan menunggu disahkannya Raperda Prakarsa DPRD Kendal tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kendal yang saat ini sedang dibahas. Selain itu, juga akan mendapatkan tunjangan komunikasi.

Anggota DPRD Kendal dari Fraksi PKS, Rubiyanto mengatakan, Pembuatan Perda tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraruran Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak dan Kedudukan Keuangan DPRD. Dikatakan, Perda tersebut harus selesai dibahas, maksimal tiga bulan setelah menerima surat edaran tentang PP tersebut. Edaran Peraturan Pemerintah tersebut diterima DPRD Kendal pada pertengahan bulan Juni 2017 lalu. “Jika dalam waktu tiga bulan Raperda ini tidak selesai dibahas, maka hak-haknya akan hilang,”kata Rubiyanto usai Rapat Paripurna Pembentukan Pansus Raperda Prakarsa DPRD ini, Selasa (11/7/2017) di Ruang Paripurna DPRD Kendal.

Rubiyanto mengatakan, selama ini anggota dewan tidak mendapatkan tunjangan mobil. Sedangkan untuk tunjangan reses, yang berlaku sekarang, tunjangan reses diberikan sesuai jumlah kegiatan. Namun nantinya, tunjangan reses akan diberikan sekaligus, yaitu sebanyak tiga kali reses dalam setahun. Selain itu, anggora dewan juga akan mendapatkan tunjangan komunikasi. “Mengenai besarnya tunjangan, intinya tidak boleh lebih besar dari tunjangan yang diterima DPRD Provinsi,”katanya.

Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono mengatakan Perda Prakarsa tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan. Sebelumnya sudah rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pendapat Bupati terhadap Raperda ini. “Kami sudah bentuk Pansus yang akan membahas Perda Inisiatif ini. Yakni untuk dicarikan payung hukumnya,” katanya.

Selanjutnya, jika sudah disetujui maka akan di bentuk Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukum yang mangatur secara detil pelaksanaan dari PP Nomor 18/2017 ini. “Semua fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya. Prinsipnya semua fraksi telah menyetujui, tinggal pembahasan payung hukumnya agar sesuai dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang ada,” tuturnya.