Bantu Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, JPPA Kendal Bentuk Posko di Tiap Kecamatan

JPPA Kendal audiensi dengan Bupati Kendal

0
758
Ketua RT/RW dan Ketua PKK tingkat RT harus menjadi penggerak warganya untuk peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak. Hal ini disampaikan Bupati Kendal Mirna Annisa saat audiensi dengan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kendal pada Selasa 4 Pebruari 2020 di Ruang Kerja Bupati.

Menurut Bupati Mirna, sebagian besar warga cenderung kurang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak, karena takut dianggap mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Padahal kepedulian terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama. Jika kepedulian tersebut sudah dimiliki oleh setiap warga, maka tindak kekerasan perempuan dan anak dapat dicegah. “Untuk menggerakkan kepedulian, nanti ada Surat Edaran ke semua kecamatan,” katanya.
Ketua JPPA Kendal, Siti Akhidah mengatakan, sampai saat ini masih banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada umumnya pihak korban  atau tetangga yang mengetahui tindak kekerasan tersebut takut untuk melaporkan, dengan alasan akan membuka aib keluarga. Padahal jika tidak ada yang peduli, justru nasib korban akan semakin buruk. Selain itu, pelaporan terhadap tindak kekerasan bisa membuat jera pelaku, sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya. “Kepedulian terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak inilah yang harus terus disosialisasikan kepada masyarakat,” katanya.
Siti Akhidah mengatakan, saat ini JPPA Kendal sudah membentuk posko-posko di tingkat kecamatan. Posko tersebut untuk mendekatkan dengan masyarakat, sehingga penanganan tindak kekerasan  bisa lebih cepat. Posko JPPA di kecamatan juga bertugas melakukan sosialisasi tentang hak-hak perempuan dan anak kepada masyarakat. “Saat ini sudah Posko JPPA sudah ada 18 kecamatan, jadi masih ada kecamatan yang belum dibentuk posko,” ujarnya.
Kasi Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak pada DP2KBP2PA Kendal, Rochatun mengatakan, Pemkab Kendal telah memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak (PTT-PKPA) Larasati sebagai lembaga perlindungan perempuan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan. Di tiap-tiap kecamatan juga ada Sekretaris Kecamatan yang ditunjuk untuk menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus melakukan sosialisasi ke tingkat desa. “Sosialisasi sudah dilakukan, karena kami juga bermitra dengan kecamatan, juga Dinas Pendidikan. Selain itu petugas KB di masing-masing kecamatan juga ikut membantu,” katanya.