Swarakendal.com : Pemerintah Kabupaten Kendal segera menyusun SOP dan membentuk Satgas Penanganan Bencana di Kabupaten Kendal yang terintegrasi. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana yang digelar di Ruang Ngesti Widhi Kantor Bupati Kendal, Selasa (24/01/2023). Rakor bersama Bupati Kendal dan segenap jajaran Forkopimda dihadiri seluruh camat beserta anggota Forkopimcam di Kabupaten Kendal.
Wilayah Kendal pada awal Januari 2023 silam terjadi bencana banjir yang cukup luas selama beberapa hari. Banjir terbesar yang pernah terjadi di wilayah Kendal itu diakibatkan curah hujan yang tinggi dan jebolnya tanggul Sungai Waridin di Kecamatan Brangsong.
Bupati Kendal Dico M Ganinduto menyampaikan, banjir pada awal Januari silam menimpa 49 desa di 10 kecamatan di Kabupaten Kendal. Jumlah warga yang terdampak banjir mencapai 17 ribu jiwa.
“Penanganan banjir awal Januari lalu secara umum sudah baik, namun sebagai pemerintah harus ditingkatkan lagi,” katanya.
Bupati meminta agar dibuat SOP penanganan banjir yang lebih detail dan pembentukan Satgas Penanganan Banjir yang terintegrasi. Dengan demikian, penanganan bencana bisa cepat dan terorganisir dengan baik. Pada prinsipnya agar seluruh warga terdampak banjir atau bencana lainnya bisa terlayani dengan baik. “Respon yang cepat ini tentunya kami perlu menambah atau memperjelas SOP yang sudah ada, artinya harus menambah kekuatan,” tandasnya.
Kepala Kesbangpol Kendal, Suharjo mengatakan, dalam Rakor sudah menyusun SOP dan pembentukan Satgas sesuai arahan Bupati. SOP penanganan banjir yang sudah ada, lebih dimaksimalkan secara detail. Misalnya, kecamatan lain yang tidak terkena banjir harus ikut membantu penanganan banjir. Kolaborasi antar instansi harus berjalan dengan baik. Dengan demikian respon penanganan bencana berjalan cepat, seperti support bantuan logistik, tempat pengungsian, pelayanan kesehatan dan lainnya. “Dalam rangka untuk penanganan bencana, SOP yang sudah ada ini untuk dimaksimalkan, sehingga nanti semua OPD sudah tahu tugasnya masing-masing,” katanya.
Optimalisasi SOP ini supaya penanganan bencana tidak terjadi tumpang tindih, sehingga semua warga terdampak bencana bisa ditangani dengan baik. Dengan demikian, sistem penanganan bencana lebih konkrit, di bawah Koordinator Badan Penanggulangan Bencana Daerah bisa berjalan lebih baik.
