Demi SKHPN, Ratusan Guru P3K Berebut di BNNK Kendal

Demi SKHPN, Ratusan Guru P3K Berebut di BNNK Kendal

0
269

Swarakendal.com : Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 28 Desember lalu mendatangi Kantor BNNK Kendal. Mereka yang baru saja lolos seleksi sebagai tenaga kependidikan itu, rela mengantri lama untuk memperoleh Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN).

SKHPN merupakan salah satu berkas persyaratan yang harus diurus sebelum batas akhir pengisian daftar riwayat hidup (DRH) pada 10 Januari 2022. Berkas persyaratan lainnya adalah surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat keterangan sehat dan beberapa persyaratan lainnya.

Karena kuota per hari terbatas, mereka rela datang lebih awal selepas subuh untuk mendapatkan nomor antrean agar bisa memperoleh SKHPN. Seperti yang dilakukan Eni Setiowati yang rela mengantre sejak pagi, karena kuota per hari hanya untuk 100 orang, sementara yang ingin mendapatkan  SKHPN sebanyak 920 orang. “Kalau ngantrinya harus datang pagi-pagi supaya dapat nomor, karena kuota er hari dibatasi,” katanya, Jumat (31/12/2021)

Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kendal, Anna Setiyawati menjelaskan, pihaknya membuka pelayanan bagi PPPK guru untuk mendapatkan surat keterangan bebas narkotika, atas kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kendal. Pelayanan ini dibuka sejak 28 Desember lalu hingga 6 Januari 2022 mendatang. Setiap harinya dibatasi maksimal 100 pelayanan. Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan BNN terdekat, seperti BNNP Jawa Tengah dan BNNK Batang. Hal ini jika kuota per hari sudah penuh, maka bisa memberikan rekomendasi untuk mengurus di BNN terdekat. “Karena waktunya dibatasi sampai tanggal 6 Januari 2022, jadi kami harus berkoordinasi dengan BNN terdekat. Kalai BNNK Kendal penuh, maka kami beri rekomendasi untuk mengurus di BBNP Jateng atau BNNK Batang jika masih ada kuotamya,” jelasnya.

Setiap pemohon SKHPN akan diambil sampel urin untuk dilakukan tes keterkaitan dengan narkotika. Setiap orangnya dikenakan biaya Rp 290.000 dengan jaminan SKHPN jadi dalam satu hari. Hal itu berlandaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Narkotika Nasional (BNN).