Hasil Rekom Staf Presiden tidak Ditindaklanjuti, Tim Pendamping Warga akan Lapor

Warga tol tanyakan Rekom Kantor Staf Presiden 2017

0
800

Ratusan warga terdampak jalan tol dari 9 desa di Kabupaten Kendal tetap bersikukuh agar dilakukan pengukuran ulang dan penentuan harga sesuai kondisi saat ini. Hal ini disampaikan perwakilan warga saat pertemuan tentang Tindak Lanjut Surat Rekomendasi dari Kantos Staf Presiden yang diadakan di Ruang Serbaguna DPRD Kendal Kamis (20/7/2017). Pertemuan yang diadakan oleh Tim Pendamping warga ini, sebenarnya mengundang perwakilan dari pihak BPN, PPKom, Satker, Pengadilan Negeri, Pemkab Kendal dan DPRD Kendal, namun tidak ada yang bisa hadir, karena bersamaan dengan kegiatan lain. Pertemuan yang digagas oleh Tim Pendamping warga sebenarnya ingin menanyakan tindak lanjut Rekomendasi Kantor Staf Presiden.

Kartiko Nursapto dari Tim Pendamping warga mengatakan, sesuai rekomendasi dari Kantor Staf Presiden yang disampaikan pada pertemuan tanggal 19 Mei 2017, disebutkan, agar dilakukan perbaikan ukuran tanah dan bangunan, Appraisal melakukan penilaian harga rumah dan tanah didasarkan pada tahun berjalan, bukan berdasar harga tahun 2008. Selain itu, tidak ada konsinyasi ke Pengadilan selama dalam proses penyelesian kasus. Namun menurut Kartiko, hingga saat ini pihak BPN maupun Satker belum melaksanakan point-point Rekomendasi dari Kantor Staf Presiden. Untuk itu, pihak Tim Pendamping warga akan menyampaikan laporan ke pihak Kantor Staf Presiden. “Saya tidak pernah diajak untuk pengukuran ulang, demikian pula warga yang Saya dampingi juga tidak pernah melihat ada pengukuran ulang,”katanya.

Sementara itu seorang warga Desa Magelung, Mastur mengatakan, tetap akan bertahan dan tidak akan menerima ganti rugi lahan, jika tidak ada perubahan harga. Mastur menegaskan, warga mendukung pembangunan jalan tol, namun warga menuntut keadilan. “Kalau harganya masih sama seperti semula, Saya akan menolak, karena jelas uang ganti ruginya tidak bisa untuk membeli lahan lagi, karena harga lahan sekarang sudah naik,”tegasnya.

Demikian pula Hasan Alimi, warga Desa Nolokerto Kaliwungu Selatan mengatakan, akan menolak ganti rugi jika tidak dilakukan pengukuran ulang dan tidak ada perubahan harga. Menurutnya, hingga saat ini tidak ada petugas yang mengajak melakukan pengukuran ulang, padahal dalam Rekom Kantor Staf Presiden, jika akan melakukan pengukuran ulang, maka harus melibatkan warga yang memiliki lahan. “Sampai saat ini tidak ada petugas yang datang ke sini dan mengajak mengukur ulang,”katanya.