Inilah Harapan Paguyuban TPK Kendal, Jika Pemerintah Hapus TKP

Inilah Harapan Paguyuban TPK Kendal, Jika Pemerintah Hapus TKP

0
368

Swarakendal.com : Paguyuban Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) Kabupaten Kendal meminta kepada pemerintah agar TPK bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K). Hal ini disampaikan Ketua Paguyuban TPK Kabupaten Kendal, Subkhan dalam Rapat Kerja Paguyuban TPK Kabupaten Kendal di Aula Gedung DInas PUPR Kendal, Sabtu (28/5/2022). 

Paguyuban TPK baru dibentuk pada Maret 2022, menyusul dengan adanya informasi dari pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang akan menghapus status tenaga honorer di pemerintahan mulai 2023. 

“Jumlah total tenaga harian lepas atau tenaga penunjang kegiatan di Pemkab Kendal saat sekitar 2.644 orang yang tersebar di seluruh OPD,” kata Subkhan. 

Dalam memperjuangkan nasib TPK, Subkhan mengatakan, pihaknya telah melakukan audiensi dengan Bupati dan Wakil Bupati Kendal, juga DPRD Provinsi Jawa Tengah. Harapannya agar bisa menjembatani supaya TPK bisa diangkat minimal menjadi P3K, dan lebih baik lagi bisa menjadi CPNS. Melalui Paguyuban ini bertujuan untuk mengusulkan supaya pemerintah membuka formasi P3K dari umum, karena selama ini yang diangkat menjadi P3K hanya dari kalangan guru atau pendidikan dan tenaga kesehatan. “Dengan terbentuknya Paguyuban ini mengusulkan supaya pemerintah membuka formasi umum, seperti tenaga kebersihan, administrasi, keamanan, sopir dan lain sebagainya. 

Penjabat Sekretaris Daerah Kendal, Ir. Sugiyono menyambut baik adanya Paguyuban ini, dan memahami apa yang menjadi harapan tenaga honorer TPK, karena banyak yang sudah bertahun-tahun mengabdi membantu tugas-tugas pemerintahan. Untuk itu pihak Pemkab akan untuk mengusulkan kepada pemerintah supaya TPK  tetap diperhatikan. Dalam hal ini ada tiga pilihan yang akan disampaikan kepada pemerintah, yakni TPK bisa diwadahi melalui P3K, bisa kontrak tenaga ahli, atau tenaga outsourcing seperti yang sudah dilakukan di kementerian-kementerian. 

“Masih ada satu opsi lagi, walaupun itu kecil kemungkinannya, tapi kami tetap akan mengusulkan ke pemerintah pusat, bahwa pada saat ada formasi ASN, supaya bisa diprioritaskan bagi para pengabdi yang sudah lama ini. Jadi, kalau dasarnya hanya tes CAT, pasti anak-anak barulah yang menjadi pemenangnya, karena masih fresh baru lulus dari kampus yang pemikirannya masih cerdas,” jelasnya.

Sugiyono menambahkan, jika selama ini P3K dari kalangan pendidikan dan tenaga kesehatan, maka ia berharap agar OPD lain bisa mengusulkan ke kementerian induk di pusat supaya bisa membuka P3K. Jika usulan tersebut tidak bisa, maka pihak Pemkab Kendal sendiri yang akan menyusun dengan berpedoman sesuai pola seperti yang sudah dilakukan di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan.  “Jadi, seperti itu yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat,” pungkasnya.

Paguyuban itu sebagai wadah untuk sharing  dan tukar informasi terkini, seputar nasib anggota serta informasi lapangan kerja baru untuk membantu menambah pendapatan, selain honor dari Pemerintah Kabupaten.