Karyawan PT IGN Cepiring tidak jadi Di-PHK

0
773
Para karyawan PT IGN Cepiring yang berjumlah sekitar 300-an orang, saat ini akan kembali masuk kerja di pabrik. Keterangan ini disampaikan HRD PT IGN Cepiring, Sugeng Setia Jumat (05/02/2016). Rencana PHK sepihak yang kemarin sempat digulirkan oleh perusahaan, tidak jadi dilaksanakan. “Walaupun saat ini tidak ada proses produksi, tetapi karyawan tetap diminta masuk seperti biasanya,”ujarnya.
Hal ini karena sengketa PT IGN Cepiring-Kendal yang melibatkan antara pihak karyawan dengan owner atau Direktur Utama perusahaan tersebut, dikabarkan telah usai. Setelah melalui proses yang cukup panjang, dikabarkan jika Dewan Komisaris PT IGN akan memecat, Togar Rudy Situmorang, selaku Direktur Utama. Surat resmi pemecatan sendiri memang belum turun, namun kabar pemecatan tersebut sudah terdengar. Sugeng mengatakan, saat ini masih menunggu surat pemberhentian dan penggantian untuk Direktur Utama yang baru, dari pihak Dewan Komisaris PT IGN. “Kami mendengar adanya informasi tersebut, dan sedang dalam tahap menunggu turunnya surat pemberhentian. Selain itu, juga sekaligus menunggu adanya surat penunjukkan bagi Direktur Utama yang baru. Sehingga belum bisa dipastikan untuk penggantinya,”katanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kendal, Dra Dewi Diniwati, juga mengatakan, telah menerima informasi tersebut. Bahkan telah mendengar pergantian akan dilakukan dengan menunjuk salah satu anggota yang ada di Dewan Komisaris. Pergantian tinggal menunggu kepastian hitam di atas putih. “Pergantian ini dilakukan karena ada dugaan laporan jika ternyata Direktur Utama yang akan diganti, telah melakukan tindakan penggelapan uang perusahaan seperti listrik empat bulan yang belum dibayarkan yakni sebesar Rp42 juta. Juga BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dipotong dari gaji karyawan, ternyata belum disetorkan dan jumlahnya mencapai Rp 1 Miliar lebih,”jelasnya.
Alasan dari Direktur Utama yang menyatakan bahwa perusahaan itu bangkrut dalam 2 tahun terakhir, juga dianggap tidak benar. Sebab, status bangkrut atau pailit diakui jika ada hasil audit dari Orientasi Jasa Keuangan (OJK), yang dilakukan 2 tahun berturut-turut. “Ketetapan pailit kan harus melalui pengadilan, sehingga pernyataan yang mengaku bangkrut ya belum valid,”katanya.