Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Kendal masih Tinggi

Penguatan Kelembagaan PPT-PKPA Larasati tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak

0
2220

Tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Kendal jumlahnya masih tinggi, walaupun dari tahun ke tahun jumlahnya menurun. Hal ini disampaikan Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) pada Dinas Pengendalian Penduduk KB pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kendal, Muhammad Mufid.

“Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan jumlahnya turun, di tahun 2017 sekitar 90 kasus, namun di tahun 2018 turun menjadi 61 kasus. Kalau di tahun 2019 ini sudah ada 15 kasus. Terbanyak kasus kekerasan seksual anak, kemudian KDRT dan penelantaran anak,” katanya, saat kegiatan Penguatan Kelembagaan PPT-PKPA Larasati tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak, di OR II Setda Kendal, Kamis (28/2/2019).
Menurutnya, tingginya kasus kekerasan di Kendal, terutama terhadap anak-anak, karena banyak anak yang ditinggalkan orang tuanya, baik ibu atau bapak yang bekerja ke luar negeri, Akibatnya perhatian anak dari orang tua menjadi kurang, karena anak dititipkan kepada nenek, paman atau saudaranya yang lain. “Padahal kasus kekerasan anak itu kebanyakan oleh orang terdekat, seperti tetangga, bahkan paman sendiri,” ujarnya.
Anggota PPT-PKPA terdiri dari unsur Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan organisasi wanita yang tergabung dalam GOW, seperti Fatayat, Aisiyah dan lainnya..
Dikatakan, untuk lebih menekan atau meminimalisir kasus kekerasan tersebut, maka pihak terus menguatkan anggota PPT-PKPA untuk bersinergi memberikan informasi kepada masyarakat untuk bersama-sama mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.  Upaya yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi mulai dari  kecamatan hingga ke desa-desa dengan membentuk Desa Layak Anak. “Kami terus berupaya untuk meminimalisir atau menghilangkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak,” katanya.
Mufid mengatakan, pendampingan akan dilakukan terhadap korban kekerasan, baik dalam pendampingan hukum maupun rehabilitasi korban. “Kami ada pendampingan hukum, ada psikolog juga untuk membantu rehabilitasi,” katanya