Mujib Rohmat Serap Aspirasi tentang Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen

Mujib Rohmat Serap Aspirasi tentang Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen

0
204

Anggota DPR/MPR RI, Dr. H.A. Mujib Rohmat, M.H melaksanakan kegiatan Dengar Pendapat Dengan Masyarakat (DPM). Kegiatan yang merupakan amanah selaku anggota MPR RI tersebut dilaksanakan pada hari Jum’at (6/11/20) di Aula Balai Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kab. Kendal, Jawa Tengah. Tema dalam acara tersebut adalah Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen.


Acara ini dihadiri Kepala Desa Jungsemi, Camat Kangkung, Ketua DPRD Kab. Kendal serta 150 peserta dari tokoh Masyarakat Desa Jungsemi, tokoh wanita, tokoh pemuda dan tamu undangan.  
Pada kesempatan itu Mujib Rohmat mengatakan, bahwa pasca amandemen UUD 1945, Indonesia memasuki situasi yang lebih demokratis dan lebih terbuka dibanding periode sebelumnya. Sekarang rakyat dapat menikmati kebebasan, seperti kebebasan pers dan lainnya. Serta dihormatinya HAM oleh pemerintah atau negara. Diharapkan perubahan ini akan menjadikan bangsa Indonesia lebih baik di masa mendatang.
“Pasca amandemen, Indonesia memasuki babak baru dalam sistem ketatanegaraan. Indonesia mejadi negara yang lebih demokratis, terbuka, kepatuhan tertinggi pada hukum dan diakui serta dilindunginya HAM”, ungkap Mujib Rohmat.


Terlepas daripada itu, Mujib Rohmat membeberkan kalau pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi bila dilihat oleh masyarakat ada hal-hal yang masih belum maksimal. Untuk itu masyarakat bebas memberi masukan agar sistem ketatanegaraan Indonesia ke depan bisa lebih sempurna. Apakah nanti diperlukan amandemen lagi atau cukup perubahan di tingkat undang-undang saja. 
“Kalau masyarakat memandang bahwa dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan kita kurang maksimal, maka diharapkan untuk untuk memberi masukan agar UUD lebih sempurna dan pelaksanaan sistem ketatanegaraan di Indonesia lebih maksimal dan sesuai tuntutan zaman dan masyarakat,” katanya.


Mujib Rohmat yang merupakan politisi Golkar dari Dapil Jawa Tengah 1 ini mengatakan, bahwa kegiatan Dengar Pendapat Dengan Masyarakat (DPM) merupakan dan amanah dari lembaga MPR RI. Kegiatan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan, sesuai yang dianjurkan pemerintah dalam menghadapi new normal, yaitu menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan sebelum acara dimulai.
“Kegiatan Dengar Pendapat Dengan Masyarakat (DPM)  ini adalah salah satu cara MPR RI untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait sistem sistem ketatanegaraan di Indonesia,” pungkasnya.