Swarakendal.com : Kongres Askab PSSI Kendal yang digelar di Hotel Anugerah Kendal Senin (25/4/2022) sore berlangsung panas. Sejumlah peserta melakukan protes atas penetapan ketua terpilih oleh Asprov PSSI Jawa Tengah, karena tidak ada proses pemilihan namun Ketua Askab PSSI Kendal ditentukan dari deklarasi dukungan yang dikirim klub yang ada di Kendal. Peserta yang protes menilai Asprov PSSI Jawa Tengah mencederai sportivitas dan melukai demokrasi.
Dedi salah satu pengurus klub di Ringinarum mengatakan, Asprov PSSI Jateng sudah mencederai sportivitas karena peserta diundang pemilihan, tetapi yang ada penunjukan sehingga. “Ini seperti sudah ada settingan dengan menghalalkan segala cara dan diluar statuta, karena ketua pemilihan langsung menunjuk tidak ada pemilihan,” jelasnya.
Dedi menegaskan, semangat perubahan diciderai Asprov PSSI Jateng, karena tidak mengindahkan demokrasi yaitu dengan pemilihan voting terbuka. “Hari ini sepak bola merasa dicurangi, karena harusnya voting terbuka, kami bukan takut kalah tapi ada proses pemilihan,” imbuhnya.
Begitu pula menurut Ari dari PS Bahari, kongres kali ini tidak ada fair play dan tidak ada keterbukaan. Padahal panitia sudah menyiapkan kotak suara dan tidak digunakan, tetapi dukungan dari klub yang dijadikan syarat kemenangan. “Pemilihan kali ini dikotori dengan kepentingan yang tidak jelas, jadi kita meminta diulang kembali yang jujur transparan,” ucapnya.
Di lain pihak Komite Asprof PSSI Jawa Tengah, Ismu Puruhito menjelaskan, Muskab diambil alih oleh Asprov PSSI Jawa Tengah, karena Askab PSSI Kendal habis masa kepengurusan pada Maret 2022, tetapi ketua lama Supriyono tidak segera melaksanakan. Akhirnya ditunjuk pelaksana tugas untuk melaksanakan Muskab dan pemilihannya Senin 25 April 2022 yang diundang seluruh klub yang masuk di Askab PSSI Kendal. “Komite pemilihan Asprov PSSI Jateng mengawasi jalannya pemilihan,” katanya.
Dikatakan, dalam kongres, Asprov melihat ada sesuatu yang janggal dan tidak sesuai dengan statuta PSSI, seperti intervensi dan tekanan, disinyalir ada politik uang. “Informasinya ada salah satu kubu mengumpulkan pemilih untuk memilih dan ini menyalahi statuta,” ujarnya.
Ismu menjelaskan, dirinya yang ditunjuk melaksanakan pemilihan kongres memberikan penawaran kepada peserta, bahwa penentuan yang terpilih sebagai ketua itu melalui lembar deklarasi dukungan yang dijadikan syarat resmi saat mendaftar ketua yang dikeluarkan klub. Tawaran ini disetujui sebagian peserta, tetapi ternyata jumlah lembar deklarasi dukungan ada 151 surat, padahal jumlah klub hanya 100.
“Kemudian lembar deklarasi dukungan kita pilah. Surat deklarasi yang sudah dikirim jauh-jauh hari sebelum ada intervensi dan dugaan politik uang, kita anggap dukungan murni. Saya sudah tawarkan apakah ada yang menarik dukungan atau setuju lembar deklarasi sebagai syarat kemenangan. Pihak yang tidak setuju melakukan protes, namun secara prosedur, kongres ini sudah sesuai persetujuan peserta kongres,” jelasnya.
Ismu mengatakan. dalam statuta PSSI diperbolehkan memutuskan sesuatu yang dianggap mendesak. Dari dukungan tersebut ada 27 surat dukungan untuk M Noor Fauzi dan 37 dukungan untuk dr Muhammad Wibowo, sementara sisanya tidak sah. “Total ada 151 dukungan, namun banyak yang dobel, sehingga hanya 100 saja yang dianggap sah,” pungkasnya.
