Puluhan Warga Desa Cepiring Adukan dugaan Penyelewengan Pembayaran PBB oleh Perangkat Desanya

Warga Desa Cepiring mengadukan dugaan penyelewengan pembayaran PBB

0
2505

Puluhan warga Desa Cepiring mendatangi Balai Desa Cepiring pada Kamis 5 Oktober 2017. Para warga tersebut dihadirkan oleh Pjs Kepala Desa Cepiring, Nursikin guna menyampaiakan keterangannya terkait permasalahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Kurniawan Agus Romdoni mengatakan, sebelumnya warga telah melaporkan kepada Inspektorat terkait dugaan penyelewengan pembayaran PBB oleh perangkat. Awalnya, warga merasa kaget karena mendapat tagihan tunggakan PBB sejak tahun 2014. Padahal para warga selalu rutin membayar melalui perangkat desa dan memiliki bukti pelunasan pembayarannya. “Kami laporkan lengkap dengan bukti-buktinya,”ujarnya.

Ketua RW 4 Desa Cepiring, Agus mengatakan, sudah ada 20 warganya yang menyampaikan pengaduan. Bahkan ada beberapa warga yang menyampaikan keluhan terkait balik nama sertifikat tanah yang diititipkan perangkat namun sudah tiga tahun belum ada kejelasannya. “Sementara ada 20 warga Kami yang lapor,”katanya.

Petugas Bakauda Kendal, Nadirin mengatakan, sesuai data, Desa Cepiring terhitung sejak tahun 2014 hingga Oktober 2017 ini menunggak PBB total sebesar Rp. 621.207.583,-. Rinciannya, untuk tahun 2014 dari target Rp. 286.543.748,- realisasi  Rp. 208.764.414,- atau sebesar 72, 86 persen. Tahun 2015 dari target Rp 287.311.441,-, tapi realisasinya hanya Rp. 79.151.311,- atau hanya 27, 55 persen. Tahun 2016 dari target Rp. 288.234.842,-, tapi realisasinya 190.507.736,- atau hanya 66,09 persen. Sedangkan tahun 2017  dari target Rp. 289.609.055,-, realisasi sampai per 1 Oktober sebesar Rp. 52.068.402,- atau 17, 98 persen.

“Data yang Kami sampaikan ini data pembayaran PBB mulai tahun 2014 ke atas. Kami tidak menangani data sebelumnya, karena sebelum tahun 2014 itu masih ditangani oleh KPP Pratama Batang,”jelasnya.

Pejabat Inspektorat, Suyanto mengatakan, pertemuan ini untuk melakukan klarifikasi terkait aduan warga Desa Cepiring terkait dugaan penyelewengan pembayaran PBB oleh perangkat. “Kami mengundang para warga untuk dilakukan cross cek dengan pihak Bakauda dan perangkat Desa Cepiring untuk mengetahui kejelasannya,”ujarnya.

Carik Cepiring, Nurseha menyangkal jika pihak aparat desa melakukan penyelewengan atau tidak menyetorkan pembayaran PBB kepada Pemkab Kendal. Namun, Nurseha mengakui, kemungkinan ada aparat yang belum menyetorkan uang pembayaran PBB yang telah dibayarkan oleh warganya kepada Pemkab. Pihaknya a siap dilakukan pengecekan dan jika pihak perangkat desa terbukti melakukan penyelewengan, maka siap bertanggung jawab. “Kami siap bertangungjawab dan mengembalikan,”katanya.