Sekitar 10 ribu warga Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Kendal menggelar aksi damai menolak diberlakukannya sekolah lima hari penuh atau full day school (FDS). Aksi yang diikuti para tokoh ulama, guru madrasah, santri, pelajar dan masyarakat dipusatkan di Alun-alun Kendal, Selasa (29/8/2017). Sambil mendengarkan orasi, para peserta aksi yang membawa bendera, spanduk dan poster bertuliskan tentang penolakan FDS juga menyuarakan yel-yel tentang penolakan FDS.
Wakil Ketua LP Maarif Kab Kendal, KH Mudhofir dengan lantang menyuarakan penolakan sekolah lima hari penuh. Jika FDS diberlakukan, maka madrasah diniyah dan TPQ akan tutup, padahal selama ini madrasah itulah tempat belajar agama bagi anak-anak. Pasalnya, jika FDS diberlakukan, maka anak-anak tidak sempat lagi belajar agama di madrasah. “Mau dikemakan madrasah diniyah jika FDS diberlakukan. Maka Kita tolak FDS,”tegasnya.
Korlap aksi damai, Ahmad Munif juga dengan lantang menolak sekolah lima hari full, sebab jika FDS diberlakukan, maka akan mematikan madrasah diniyah dan TPQ. Dikatakan, bahwa madin danTPQ selama ini telah mengajarkan anak-anak membaca Al Quran dan mendidik akhlak anak-anak, maka siapa pun yang menjadikan madrasah dan TPQ menjadi mati, harus dilawan. “Ingat, anak-anak diajarkan berbuat santun itu lewat madin, bahkan madin sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka,”katanya.
Ketua Fuspaq Kab Kendal KH M Mustamsikin mengatakan, bahwa NU Kab Kendal akan mengawal penolakan FDS. Dikatakan, bahwa di Kab Kendal terdapat 600 madin, 600 TPQ dan 400 pondok pesantren yang secara tegas menolak FDS. Mustamsikin juga meminta kepada Pemkab Kendal melalui Bupati Kendal atau Dinas Pendidikan untuk mengawal ke pemerintah pusat agar menolak FDS. “Kami mohon kepada Bupati Kendal agar memperhatikan aspirasi masyarakat yang menolak FDS,”ujarnya.
Bupati Kendal dr Mirna Annisa yang hadir di tengah-tengah aksi damai mengatakan akan menjembatani aspirasi masyarakat yang menolak FDS kepada Gubernur Jateng dan pemerintah pusat atau presiden. Bupati Mirna juga menandatangani surat penolakan FDS yang disampaikan oleh koordinator aksi. “Kami akan sampaikan kepada gubernur dan juga presiden atas keinginan masyarakat Kendal yang menolak FDS,”kata Mirna.
Setelah melakukan orasi di Alun-alun Kendal, aksi damai dilanjutkan ke gedung DPRD Kendal untuk menyampaikan aspirasi tuntutan penolakan FDS kepada wakil rakyat.
