Banyak SKPD masih Kesulitan Pendataan Aset

0
588

Laporan data aset masih menjadi penyebab utama kebanyakan Pemerintahan Daerah belum bisa meraih opin Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut Ketua Tim BPK RI Agus Efendi, penyebabnya, karena kebanyakan SKPD atau instansi tidak menugaskan pegawai pendata aset kepada pegawai yang benar-benar kompeten. Akibatnya dalam pembuatan laporan data asetnya masih banyak kekurangan. “Yang kami lihat, kebanyakan, pegawai yang bertugas mencatat aset diserahkan kepada pegawai yang kurang berkompeten, di antaranya tidak menguasai komputer,”katanya.

Agus juga melihat, tugas antara bendahara dan PPK kebanyakan tumpang tindih. Tugas bendahara semestinya hanya mencatat pengeluaran dan penerimaan keuangan. Sedangkan PPK lah yang lebih detail mencatat penggunaan anggaran. Namun seringkali,  bendahara yang menghadapi saat pemeriksaan, akibatnya tidak menguasai penggunaan atau penerimaan secara rincinya. “Harusnya PPK yang paham betul penggunaan anggaran ikut dalam pemeriksaan,”ujarnya.

Terkait dengan sistem pelaporan baru, yaitu sistem akruel, Agus berharap agar cepat menguasai. Karena tahun ini pelaporannya harus menggunakan sistem akruel. Menurut Agus, seharusnya tidak ada masalah, cuma karena belum terbiasa.

Sementara itu Sekda Kendal Bambang Dwiono berharap, Kendal bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Beberapa tahun terakhir ini hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurut Sekda, sebenarnya Kendal hampir meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian, tinggal pembenahan sedikit demi sedikit. “Sebenarnya sudah hampir WTP, tapi dengan adanya pelaporan sistem akrual yang baru diterapkan, menjadi sulit meraih WDP,”katanya.

Selama 12 hari mulai Kamis (11/2/2016), Tim BPK RI melakukan pemeriksaan di Pemkab Kendal. Penjabat Bupati Kendal Kunto Nugroho berharap, semua SKPD bisa memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk bisa memperbaiki kekurangan pembuatan laporannya. “Manfaatkan waktu ini dengan baik, untuk berkoordinasi,”harapnya.