Guru Madin akan Terima Kembali Bantuan?

0
405
Sekitar 15 ribu guru madrasah diniyah, baik dari lembaga pendidikan NU maupun Muhammadiyah sepertinya bisa menerima kembali bantuan sosial dari APBD Kendal. Hal ini disampaikan Ketua Komisi D DPRD Kendal Ainurrochim saat pertemuan dengan perwakilan dari lembaga pendidikan NU dan Muhammadiyah bersama Bagian Kesra, Bagian Hukum, dan Dinas Pendidikan Kendal Selasa (15/3/2016) di Ruang Serbaguna DPRD Kendal.

Menurut Ainurrohim, terkait dengan status Badan Hukum yang menjadi syarat utama untuk bisa menerima bantuan sosial, kini sudah terjawab dengan keluarnya Surat Edaran dari Kemendagri Nomor 450.7/1003/Polkum Tahun 2016, bahwa NU dan Muhammadiyah sudah berbadan hukum sejak Indonesia belum merdeka, dan lembaga di bawah naungannya secara otomatis sudah berbadan hukum. “Karena NU dan Muhamadiyah sudah berbadan hukum, maka boleh menerima bantuan hibah,”ujarnya.

Anggota Komisi D Zainudin mengatakan, pihak Pemkab Kendal, dalam hal ini Dinas Pendidikan tidak perlu khawatir untuk bisa menyalurkan bantuan sosial kepada guru madin. “Tahun 2016 ini dianggarkan dari APBD 2 sebesar  4,5 miliar untuk 15 ribu guru madin,”katanya.

Staf Dikdasmen Yayasan Muhammadiyah, Sulis Mardiyono mengatakan, sejak tahun 2014, guru madin tidak lagi mendapatkan bantuan dari Pemkab. Dengan turunnya Surat Edaran dari Kemendagri tersebut, diharapkan tidak ada lagi keraguan untuk kembali menyalurkan bantuan bagi guru madin. “Sebenarnya bukan hanya bantuan untuk guru madin, tapi bantuan-bantuan lain untuk pembangunan juga berhenti, padahal sangat diperlukan,”katanya.