Warga Desa Sumbersari Mengadu ke Bupati Kendal Terkait Pembebasan Jalan Tol

6
796

Warga Desa Sumbersari kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal tetap meminta agar penentuan ganti rugi lahan pembangunan jalan tol benar-benar transparan. Hal itu disampaikan kembali saat melakukan audiensi dengan Bupati Kendal di Ruang Kerja Bupati Kendal Rabu (18/5/2016).

Pada pertemuan itu Ketua Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang Toto Wijayanto dan perwakilan dari BPN Kendal, Nanang masih sama menyampaikan apa yang pernah disampaikan pada pertemuan dengan warga di Desa Sumbersari. Pihak Satker dan BPN meminta kepada warga untuk segera menyerahkan berkas-berkas kepemilikan lahannya, tanpa harus memberitahukan bersarnya perkiraan ganti  rugi. Sebab, untuk penentuan ganti rugi akan dilakukan oleh Tim Appraisal Independen, yang mekanismenya harus didahului dengan penyerahan berkas tersebut.

Sementara pihak warga hanya akan menyerahkan berkas-berkas kepemilikan lahannya jika sudah ada pemberitahuan penafsiran harga lahannya. Menurut seorang pendamping warga, Kartiko Nursapto, keinginan warga sebenarnya bisa dilakukan seperti di Kabupaten Batang. Yaitu warga dipertemukan dengan pihak appraisal untuk membicdarakan secara detail mengenai penetuan besarnya ganti rugi. “Kami penginnya seperti di Batang dalam proses pembebasan lahan warga. Di sana dilakukan benar-benar transparan secara detailnya,”katanya.

Perwakilan warga Sumbersari, Munawar, juga mengatakan, bahwa warga sangat membantu program pemerintah untuk membangun jalan tol. Namun harus dilakukan secara transparan. “Warga itu mudah kok, dan mendukung penuh pembangunan jalan tol, asal dalam proses ganti rugi lahan dilakukan dengan transparad, supaya clear and clean,”ujarnya.

Bupati Kendal Mirna Annisa yang pada pertemuan itu tidak bisa sampai selesai karena harus menghadiri rapat Paripurna DPRD Kendal meminta dan memerintahkan agar Satuan Kerja (Satker) Independen Pembangunan Jalan Tol agar terbuka dan transparan. Sehingga tidak ada warga yang lahannya terkena dampak pembangunan jalan tol Semarang-Batang merasa dirugikan.

“Kasian rakyat, sebab mereka sudah dipaksa menjual lahannya kepada negara untuk kepentingan jalan tol. Tapi mereka tidak mengetahui proses penetapan ganti ruginya, sehingga ini menurut saya sangat tidak adil bagi rakyat,” tandasnya.

Mirna memahami betul keinginan warga untuk mendapatkan ganti rugi yang layak. Namun semua proses juga tetap harus mengacu pada aturan hukum yang ada. Sehingga baik warga maupun tim Satker Independen tidak ada yang dirugikan.