Perangkat Desa Kabupaten Kendal Minta Gajinya Tidak Dirapel

Perangkat desa Kab Kendal ajukan revisi Perbup No 5 tahun 2017

0
1078

Perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI) Kab Kendal  akan mengajukan permintaan revisi terhadap Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017. Hal ini disampaikan saat audiensi anggota PPDRI Kendal dengan DPRD Kendal dan OPD terkait pada Senin 9 Juli 2018 di Ruang Paripurna DPRD Kendal.

Ketua PPDRI Kab Kendal, Triyono SH mengatakan, beberapa hal yang akan disampaikan supaya direvisi di antaranya tentang pengaturan tanah bengkok dan penghasilan tetap agar diberikan secara rutin tiap bulan, atau tidak dirapel. “Selama ini dirapel enam bulan, padahal kan menyangkut kebutuhan hidup, sehingga banyak yang terpaksa ngutang untuk memenuhi kebutuhan hidup,”katanya.

Triyono juga mengatakan, akan memasukkan klausul supaya ada penghargaan masa kerja.  Selama ini aparat yang sudah mengabdi bertahun-tahun gajinya sama dengan aparat yang baru bekerja. “Saya menjadi aparat sudah dua puluh tahun lebih, tapi gajinya sama dengan yang baru setahun, maka sebaiknya ada penghargaan sesuai masa kerjanya,”jelasnya.

Ketua DPRD Kendal Prapto Utono menyambut baik apa yang telah disampaikan oleh PPDRI. Ia mengatakan, baru mengetahui keluhan yang disampaikan, seperti gaji yang dirapel selama enam bulan. “Jika apa yang diinginkan perangkat sudah terpenuhi, maka perangkat desa juga harus bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,”ujarnya.