Pemkab Kendal akan Tutup Lokalisasi GBL dan Alaska

Pemkab Kendal akan tutup lokalisasi GBL dan Alaska

0
1230
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal menutup dua lokalisasi, yakni Lokalisasi Gambilangu (GBL) di Desa Sumberejo, Kacamatan Kaliwungu dan Lokalisasi Alas Karet (Alaska) di  Kecamatan Patean. Tindakan ini sebagai wujud nyata untuk mendukung penuh langkah yang diambil oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI, untuk menjadikan Indonesia tahun 2019 bebas lokalisasi. Tindakan tegas itu sebagai upaya pemerintah dalam rangka memberantas berbagai penyakit masyarakat.

Bupati Kendal, Mirna Annisa, saat ditemui di Kantor Kerja Bupati, Senin (3/9/2018) mengatakan, penutupan dua tempat lokalisasi itu tentunya akan memberikan dampak hilangnya pekerjaan bagi pekerja seks komersial (PSK). Oleh karena itu, Pemkab akan memperhatikan dampak itu dan menjadi catatan tersendiri bagi Pemerintah kabupaten Kendal untuk memberikan solusi yang terbaik bagi mereka. Ada dua konsep atau gagasan yang akan ditawarkan kepada PSK supaya tidak menggeluti pekerjaan sebagai PSK. Yaitu akan memunculkan salon-salon kecantikan dan satu tempat besar karaoke di lokalisasi.
“Kita lakukan pendekatan intensif dengan PSK terkait pekerjaanya. Kalau di tutup ya dan itu memang harus. Kita tutup dan kita carikan bentuk  pekerjaan. Gagasan saya di tempat lokalisasi nanti bisa dimunculkan salon-salon kecantikan (wisata kecantikan) seperti di Korea. Atau bisa juga dibuatkan satu tempat besar karaoke tanpa prostitusi. Satu gedung besar untuk karaoke tidak ada room-rommnya. Yang semula jadi PSK bisa bekerja menjadi pemandu karaoke (PK). Jangan sampai mereka berkeliaran di jalan-jalan dan bahkan ada yang menjajakan dirinya melalui online,” katanya.
Dikatakan, selain tindakan menutup lokalisasi, yang juga penting adalah perlunya membangun kesadaran masyarakat. Yaitu dengan memberikan pendidikan atau arahan-arahan etika supaya tidak lagi melakukan perilaku yang tidak layak di lingkungan sosial. “Karena  prilaku itu yang menurut saya harus mulai ada pembenahanan,”ungkapnya.
Bupati Mirna mengatakan, untuk menyikapi adanya pro kotra terhadap penutupan lokaliasi, maka akan diawali dengan tahap sosialisasi. Penanganannya tidak dilakukan dengan semena-mena dan ada solusi yang lebih baik sehingga tidak jadi gejolak sosial. “Targetnya di 2019 sudah bisa ditutup,”tukasnya.