Pelaksanaan APBD Kendal Tahun 2019 lebih baik dari Tahun sebelumnya

Rapat Paripurna Persetujuan bersama Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kendal Tahun Anggaran 2019

0
85

Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) pelaksanaan APBD Kabupaten Kendal tahun 2019 sebesar Rp. 97.690.214.753,-.atau turun sekitas 54,09 persen dari daripada silpa tahun sebelumnya. Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna Persetujuan bersama Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kendal Tahun Anggaran 2019 pada Jumat (10/7/2020) di Ruang Parupurna DPRD Kendal.

Dalam laporan Bupati Kendal yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kendal Masrur Masykur, bahwa secara garis besar yaitu pendapatan daerah dengan target Rp. 2.344.033.949.116,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.228.384.399.855 atau mencapai 95,07%. Untuk belanja daerah dari target Rp. 2.170.488.261.642,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.957.370.686.581 atau mencapai 90,18%.

Aras pencapaian tesebut Badan Anggaran DPRD Kendal yang disampaikan Sekretaris Badan Anggaran, Anwar Haryono memberikan penghargaan kepada Pemda Kendal atas Laporan Hasil Pemerikasaaan BPK dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Badan Anggaran juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap OPD di lingkungan Pemda Kendal yang telah melaksanakan pertanggungjawaban pelakaksanaan APBD tahun anggaran 2019 berdasarkan prinsip pengelolaam keuangan yaitu transparan, efesien dan akuntabel. 

Badan Anggaran memahami laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 pada masing-masing OPD dengan beberapa catatan, yaitu pelaksanaan kegiatan pada setiap OPD di lingkungan Pemda Kendal harus tepat sasaran dengan hasil yang diharapkan sebagaimana RPJMD Kabupaten Kendal. Selain itu, program dan anggaran yang sudah direncanakan dalam APBD harus direalisasaikan. Juga  pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan pengelolaan keuangan yang transparan, efesien, akuntabel sesuai ketentuan dengan standar akuntasi pemerintah.

Disamoaikan, meski serapat anggaran tahun 2019 lebih baik dari sebelumnya, yang bisa dilihat dari angka silpa tahun 2019 yang turun dari tahun sebelumnya, Badan Anggaran menberikan beberapa rekomendasi. Yaitu Pemda perlu memperhatikan kegiatan, program, strategi dan program prioritas yang gagal dilaksanakan 2019, sehingga dapat diantisipasi penyebab kegagalan program tersebut pada tahun 2020. Pemda perlu menyusun rencana tindak lanjut yang berisi kebijakan, program maupun kegiatan untuk secepatnya menyesuaikan permasalahan-permasalahan dan melaksanakan rekomendasi LHP BPK tahun 2019 atas pokok2 kelemahan dalam sistem pelaporan keuangan. Banyaknya pendapatan tahun 2019 yang tidak mencaapai target, juga menjadi catatan yang harus diperhatikian oleh Pemda Kendal.

Ketua DPRD Kendal, Muhammad Makmun meminta agar  Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kendal Tahun Anggaran 2019 yang telah disetujui bersama ini segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi.