Alasan Kades Tambahsari Selewengkan Dana Desa karena Tertipu Dijanjikan Dapat Dana Bansos

Alasan Kades Tambahsari Selewengkan Dana Desa karena Tertipu Dijanjikan Dapat Dana Bansos

0
27

Swarakendal.com : Jiman, Kepala Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan Kendal yang menjadi tersangka penyelewengan Dana Desa tahun 2018 mengaku pernah kena tipu akan mendapat dana bantuan sosial oleh seseorang dari Jakarta. Hal itu disampaikan saat gelar perkara di Mapolres Kendal, Senin (11/10/2021). 

Tersangka menjelaskan, awalnya ia mendapat tawaran untuk mendapatkan bantuan sosial. Untuk pencairan bantuan tersebut, ia diminta untuk menitipkan uang sebesar Rp 700 juta. “Pada waktu itu saya ke Jakarta untuk bertemu dengan orang itu. Kemudian saya transfer uang ke orang tersebut, namun setelah itu orangnya tidak kembali lagi, kemudian saya cek rekening ternyata bantuan tidak pernah cair,” katanya.


Tersangka mengaku terpaksa menggunakan Dana Desa yang semestinya digunakan untuk pembangunan sarana prasarana Bumdes untuk mengganti kerugian karena penipuan tersebut. Akibatnya pembangunan untuk sarana Bumdes pada tahun 2028 tidak bisa dilaksanakan. “Saya minta maaf kepada warga, karena pembangunan sarana prasarana tersendat di tahun 2018.  Namun pembangunan sudah bisa diselesaikan di tahun 2021 ini,” imbuhnya.


Kasat Reskrim  Polres Kendal AKP Daniel A Tambunan menjelaskan, bahwa perbuatan tersangka menggunakan Dana Desa adalah melanggar hukum. Sehingga,  pengakuan tersangka bahwa dirinya kena tipu dana bansos tidak mengurangi unsur tindak pidana korupsi. “Yang jelas Kades Jiman telah menggunakan Dana Desa untuk kepentingan pribadi,” terangnya.

Kasat Daniel menerangkan, bahwa tersangka terbukti melakukan tindak pidana korupsi yaitu setiap orang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.  Pada tahun 2018 Pemdes Tambahsari mendapatkan anggaran Dana Desa untuk pembangunan sarana prasarana BUMdes sebesar Rp. 439.276.200. Faktanya anggaran tersebut tidak semua digunakan untuk pembuatan BUMdes melainkan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadinya. “Berdasarkan hasil PKKN yang dilakukan oleh Inspektorat Kendal terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 148.874.759,” jelasnya. 


Perbuatan tersangka telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Ancaman hukumannya minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup.