Kapolres Kendal, AKBP Hamka Mappaita menjadi inspektur upacara peringatan Hari Bela Negara ke-70 di Alun-alun Kendal, Rabu(19/12/2018). Upacara ini dihadiri juga oleh Bupati Kendal dan Forkompimpda Kendal. Upacara dimulai dengan mengheningkan cipta dan dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar Bela Negara.
Dalam amanatnya, Kapolres Kendal membacakan sambutan MenkoPolhukam, Wiranto. Disampaikan, bahwa Hari Bela Negara ini dicanangkan untuk menghormati dan mengajak semua warga negara untuk membela NKRI. Tugas bela negara ini melebihi panggilan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Bela negara tidak hanya dilakukan dengan kekuatan fisik dan senjata semata, tapi juga harus dilakukan melalui beragam upaya dan profesi.
“Sebagai negara besar dengan penduduk terbanyak keempat di dunia dan merupakan negara maritim dengan ribuan pulau, suku bangsa yang ber-Bhinneka dan agama, maka kita bersyukur karena negara kita tetap rukun damai dan bersatu,” katanya.
Kapolres Kendal, AKBP Hamka, mengatakan, masyarakat harus menyadari pentingnya bela negara untuk mengingat kembali perjuangan pahlawan demi membela NKRI dan mengerti jati diri bangsa. “Ada 4 hal yang harus masyarakat tahu bahwa Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ingatlah selalu jati diri bangsa ini,” katanya.
AKBP Hamka menambahkan momen bela negara harus dimanfaatkan untuk bersosialisasi kepada masyarakat, bahwa bela negara itu adalah hal yang penting dan harus dijadikan sebagai kebutuhan pokok di tengah ancaman era modernisasi terutama generasi muda sebagai penerus bangsa. “Jadi, kita harus terus bersosialisasi dengan menyampaikan bahwa empat pilar itu harga mati di Indonesia. Tanamkan itu dalam diri anak-anak muda sebagai generasi penerus bangsa,” pungkasnya.
Pada akhir acara, anggota Linmas perempuan memberikan bungan mawar merah putih dan bendera merah putih kepada Bupati dan jajaran Forkompimpda Kendal. Hari Bela Negara diperingati setiap 19 Desember untuk memperingati deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia oleh Sjafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat pada 19 Desember 1948.
