Swarakendal.com : Penanganan stunting masih menjadi prioritas dari alokasi Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov) Jawa Tengah tahun anggaran 2024. Hal ini terungkap pada kegiatan Asistensi dan Supervisi tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten dan Kota tahun anggaran 2024 di Wilayah eks Bakorwil 1 Provinsi Jawa Tengah.
Kegiatan ini digelar di Pendopo Tumenggung Bahurekso Kendal pada Kamis (1/2/2024). Pesertanya adalah 11 kabupaten dan kota yang berada di wilayah eks Bakorwil 1 Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi eks Karesidenan Semarang dan eks Karesidenan Pati.
Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Arif Sambodo mengatakan, Banprov untuk kabupaten dan kota merupakan salah satu langkah untuk peningkatan pembangunan yang sifatnya kewilayahan. Pemberian bantuan ini sesuai yang telah diusulkan melalui Musrenbang kabupaten dan kota dengan provinsi. “Banprov ini untuk mencukupi kebutuhan kabupaten dan kota, yang secara kemampuan fiskal tidak mampu, bisa dipayungi oleh pembiayaan dari provinsi,” ujarnya.
Dikatakan, Banprov ini terkait dengan 10 program prioritas Pj Gubernur, khususnya dua hal yang utama. Pertama, program penurunan kemiskinan ekstrim, yang target tahun 2024 ini bisa 0 persen. Kedua penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan angka stunting di Jawa Tengah. “Target Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 ini, angka stunting bisa turun menjadi 14 persen, kalau kondisi angka stunting di Jawa Tengah saat ini masih sebesar 20,8 persen,” katanya.
Anggaran Banprov tahun 2024 total sebesar Rp 1,089 triliun. Terbagi untuk penghargaan Pangreksa sebesar Rp 3 miliar, penanggulangan gizi Rp 194,6 miliar, TMMD Rp 24,9 miliar, sarpras Rp 524,7 miliar dan bantuan pendidikan Rp 341,81 miliar.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Darah Provinsi Jawa Tengah, Endi F Effendi menambahkan, Bantuan Keuangan Provinsi untuk Kabupaten Kendal tahun 2024, total sebesar Rp 20 miliar. Alokasi untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak stunting sebesar Rp 7 miliar. “Anggaran lainnya untuk prasarana di antaranya perbaikan jalan, dan program TMMD,” katanya.
Pemprov Jateng menargetkan, kegiatan dari Bantuan Keuangan Provinsi ini, pada triwulan pertama sudah bisa dilaksanakan. Hal untuk mengurangi potensi adanya pengajuan pencairan di akhir tahun. (FA)
