Bawaslu Kendal akan Tingkatkan Pengawasan di Hari Tenang dan Penghitungan Suara Pemilu

Bawaslu Kendal gelar Apel Siaga Pengawasan Pemilihan dan Penghitungan Suara Pemilu

0
104
Swarakendal.com : Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dari Bawaslu RI, bahwa Kabupaten Kendal masuk kategori rawan tinggi. Kabupaten Kendal menempati peringkat 64 dari 514 kabupaten dan kota se Indonesia, dan peringkat 7 dari 35 kota dan kabupaten se Jawa Tengah dengan skor 53,25 dengan kategori rawan tinggi.
Ketua Bawaslu Kendal, Hevy Indah Oktaria mengatakan, menyikapi IKP dengan kategori rawan tinggi, pihaknya sudah memetakan beberapa hal yang menjadi kerawanan pemilu. Oleh karena itu akan lebih meningkatkan pengawasan selama masa tenang dan hari pemungutan suara nanti. “Kami sudah memetakan potensi kerawanan, termasuk TPS-TPS yang rawan bencana alam dan rawan money politik,” ujarnya, saat Apel Siaga Pengawasan Tahapan Pemilihan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2024 di Stadion Utama Kendal, Minggu (4/2/2024) sore.
Hevy mengatakan, sampai saat ini seluruh petugas dalam kondisi baik dan siap melaksanakan tugas pengawasan pemilu. Jumlah petugas komplit, yakni Pengawas TPS sebanyak 3491 orang, PKD ada 286 orang, Panwascam di 20 kecamatan yang masing-masing kecamatan ada 3 orang beserta tim pendukung. “Semua petugas siap melakukan pengawasan mulai hari tenang dan hari pemungutan suara,” tegasnya.
Dikatakan, selama ini pihaknya lebih aktif melakukan pencegahan terhadap pelanggaran. Upaya yang dilakukan yaitu, melakukan pendekatan kepada pihak penyelenggara, sebelum terjadi atau jika ada hal-hal yang sudah berpotensi terhadap pelanggaran. “Kami selalu perintahkan kepada jajaran bersama PKD untuk bisa mengimbau, terutama ketika kampanye di tingkat bawah untuk menemui penyelenggara agar tidak melakukan pelanggaran dalam kampanye,” katanya.
Bawaslu Kendal hanya menemukan satu pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota Badan Permusyawarahan Desa (BPD) di Desa Jenarsari. Terhadap pelanggaran ini telah diputuskan untuk disampaikan kepada bupati dalam proses penindakannya. “Karena Bawaslu tidak bisa memberikan punishment terhadap pelanggaran netralitas dari BPD, maka dikembalikan kepada bupati dan Dispermasdes sebagai pembinanya,” jelasnya.
Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki mengatakan, melihat IKP dengan kategori rawan tinggi, maka akan lebih proaktif agar tidak terjadi hal-hal yang mengganggu pelaksanaan pemilu. Ia pun sangat yakin tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat kondisi selama ini Kabupaten Kendal selalu aman dan kondusif. “Masyarakat Kabupaten yang guyub, masyarakat yang religius, tentunya justru Kendal lebih aman dari daerah lainnya,” katanya.
Wabup Basuki juga berpesan kepada petugas pengawas pemilu agar melaksanakan tugas dengan baik dan bisa mengayomi seluruh warga masyarakat. Petugas pengawas dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu tidak boleh pandang bulu. “Semua harus didata jika merupakan pelanggaran dan laporkan ke level yang lebih atas, sehingga pemilu benar-benar jujur dan adil, khususnya pelaksanaan pilpres, karena di tingkat nasional hampir tiap hari selalu mendengar ada pelanggaran pemilu dan sebagainya,” katanya. (FA)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan tambahkan komentar Anda!
Ketik nama anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.