Biaya pulasara atau perawatan jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soewondo Kendal dikeluhkan warga, karena, dinilai terlalu tinggi. Hal ini dialami salah satu waga, Arif Fajar Hidayat Hidayat, 35 asal Patebon. Ia mengaku dimintai sejumlah uang saat akan mengambil jenazah kerabatnya. Saat itu ada anak kerabatnya, AS warga Kebonharjo, Patebon meninggal.
“Saya kaget ketika akan mengambil jenazah, kok dimintai uang sebesar Rp 750 ribu. Katanya sebagai ganti biaya pemusalaraan atau perawatan jenazah,” keluhnya.
Arif mengatakan, kepada petugas sudah menjelaskan, jika pihak keluarga jenazah sudah menyelesaikan biaya perawatan di bagian kasir RS setempat. Namu, petugas tetap meminta uang kepadanya. Arif heran, karena pembayarannya terpisah dengan bagian kasir. Selain itu tanda terima uang yang diberikan oleh petugas penjaga ruang jenazah juga berbeda dengan bukti pembayaran yang ada di bagia kasir. Terlebih lagi, uang itu diminta saat diruang jenazah. Yakni saat keluarga hendak mengambil jenazah untuk dimakamkan.
“Jadi terkesan tidak resmi. Seharusnya untuk rumah sakit yang pengelolaannya keuangannya sudah terpadu sedianya bisa dijadikan satu dibagian kasir. Sehingga warga tidak lagi terbebani,” tandasnya.
Arif mengatakan, selain biaya pulasara jenazah, ia juga dimintai sejumlah untuk biaya ambulance rumah sakit guna mengangkut jenazah. Untuk kendal-Patebon yang jaraknya tidak lebih dari 10 kilometer, dirinya dimintai uang sebesar Rp 200 ribu. Padahal saat itu pihak keluarga tidak lagi punya uang karena keluarga jenazah berasal dari latar bekalang ekonomi menengah kebawah. “Jarak dekat kok mahal, akhirnya saya minta bantuan Mobil Ambulan dari Palang Merah Indonesia (PMI) Kendal. Itu malah gratis, sama sekali tidak bayar,” tandasnya.
Hal senada dikeluhkan Wiwit Widayat. Ia mengaku pernah memakai jasa ambulans RSUD dr Soewondo Kendal untuk mengantarkan jenazah ayahnya. Dengan jarak sekitar 10 kilometer, mengaku diminta uang Rp 150 ribu. “Itu malah tanpa kuitansi,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD dr Soewondo Kendal, Sri Mulyani mengaku tidak mengetahui adanya kasus tersebut. Perihal biaya pulasara, menurutnya sudah ada ketentuan Perda. Perihal pembayaran biaya pulasara tidak dijadikan satu di bagian Kasir RS, Mulyani mengaku tidak mengetahuinya. Begitupun perihal biaya Ambulans RS yang diberikan tarif dan tidak memakai kuitansi, Sri Mulyani mengaku juga tidak mengetahuinya. “Gini aja, saya minta data pasien. Apakah pasien umum atau BPJS. Jadi kami bisa tahu titik masalahnya,” timpalnya.
