Bupati Kendal, Mirna Annisa berharap program pembangunan di tahun 2018 ini secepatnya bisa dikerjakan, terutama perbaikan infrastruktur jalan jalan. Karena itu Bupati menghimbau semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menyusun proyek yang akan didaftarkan dalam lelang agar percepatan pembangunan di kabupaten Kendal segera dapat direalisasikan.
Bupati berharap setidaknya bulan Februari sudah ada proyek yang sudah didaftarkan dalam daftar proyek yang akan lelang. Namun ia meminta agar para OPD menyusun perencanaan proyek tersebut sccara matang agar membuahkan hasil yang maksimal. “Jadi jangan asal cepat. Namun juga benar-benar matang. Dari pada kecepetan tapi hasilnya tidak maksimal,” terang Mirna.
Sementara itu, Kepala ULP Kendal, Sudaryanto mengatakan, pihaknya sudah mengirim surat edaran kepada semua intansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Isinya agar semua OPD untuk segera mendaftarkan pekerjaan yang akan dilaksanakan di 2018. Diharapkan, Januari ini ini mereka bisa melakukan persiapan dan mendaftarkan pekerjaannya. “Sudah saya berikan surat edaran kepada para OPD yang isinya percepatan penyusunan pengadaan barang dan jasa, dan proses pendaftaran Lelang,”terangnya.
Dia berharap agar program yang sudah dibuat oleh OPD supaya ditintaklanjuti dengan pembentukan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun rencana pekerjaan dan belanja dan sebagainya. Dengan demikian, Januari atau Februari bisa didaftarkan, sehingga Maret sudah bisa dikerjakan. “Diharapkan tidak seperti tahun lalu yang penyerapan anggarannya di akhir, karena OPD baru mendaftarkan pekerjaannya ke ULP dibulan Mei-Juni,”harapnya.
Sudaryanto mengatakan, jika pekerjaan terlambat dikerjakan, maka masyarakatlah yang rugi. Sebagai contoh proyek perbaikan jalan, semisal didaftarkan pada Februari, kemudian dilelang pada bulan maret dan selesai dikerjakan sebelum lebaran, sehingga saat lebaran masyarakat sudah menggunaan jalan yang sudah diperbaiki. “Tapi kalau pembangunannya terlambat, maka Lebaran belum selesai, sehingga masyarakat tidak bisa menikmati jalan yang bagus ketika Lebaran. Kan rugi,”jelasnya.
Sekda Kendal, M Toha mengatakan, akan melakukan monitoring terhadap konerja OPD. Yakni dengan membuat time schedulle dan setiap bulan akan dilakukan evaluasi. Jika kinerja OPD tidak memenuhi target, maka akan dilakukan evaluasi dengan sanksi pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). “Karena itu kepala OPD agar aktif menggerakkan bawahnnya agar bisa segera bekerja dan membuat perecanaan kerja yang baik,”ujarnya.
