Forum Komunikasi Non ASN Jawa Tengah Minta Kejelasan Nasib TPK

Forum Komunikasi Non ASN Jawa Tengah Minta Kejelasan Nasib TPK

0
369

Swarakendal.com : Forum Komunikasi Non-ASN Jawa Tengah mengadakan Konsolidasi Non-ASN Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, yang digelar di Gedung Wanita Kabupaten Kendal, Sabtu (18/6/2022). Kegiatan ini dihadiri perwakilan Non-ASN dari masing-masing kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Ketua Forum Komunikasi Non ASN Jawa Tengah, Kuspriyono mengatakan, adanya forum ini untuk menyikapi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang akan menghapus Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) di pemerintahan mulai tahun 2023 nanti. Hal inilah yang menimbulkan keresahan, karena belum ada solusi atau kebijakan baru atas nasib Tenaga Penunjang Kegiatan, padahal banyak yang sudah mengabdi bertahun-tahun. “Kami merespon Surat Edaran tersebut yang meresahkan, karena tidak berpihak pada kami, maka kami berharap ada solusi yang bijak untuk nasib kami di tahun 2023 dan selanjutnya,” katanya.

Kuspriyono mengatakan, konsolidasi ini untuk menyatukan suara dan menggaungkan agar suaranya didengar oleh pemerintah pusat sebagai penentu kebijakan. Pasalnya, pemerintah daerah hanya menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat, dan sementara ini belum bisa menentukan sikapnya. Maka, hasil dari kesepakatan bersama ini akan disampaikan ke pemerintah provinsi, agar segera disampaikan ke pemerintah pusat. Ia berharap seluruh provinsi ikut mendukung agar lebih didengar oleh pemerintah pusat. Harapannya ada solusi terbaik yang tidak merugikan Tenaga Penunjang Kegiatan di pemerintah daerah. “Kami berharap agar pemerintah membuat regulasi yang memikirkan nasib kami. Jadi, kami baru mulai konsolidasi dengan Jawa Tengah, dan hasil dari konsolidasi ini akan dibawa ke tingkat provinsi dulu, kemudian setelah dari provinsi, kami bisa langsung tingkat pusat, tentu dengan dukungan dari provinsi-provinsi lain supaya kuat,” jelasnya.

Lebih lanjut Kuspriyono mengatakan, tidak setuju jika dijadikan sebagai tenaga outsourcing. Ia berharap ada solusi lain yang tidak merugikan Tenaga Penunjang Kegiatan. “Kami sepakat, jika outsourcing bukan pilihan yang bijaksana, karena kami sudah mengabdi cukup lama,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Paguyuban Tenaga Penunjang Kegiatan Kabupaten Kendal, Subkhan yang meminta agar solusinya, paling tidak dijadikan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) seperti yang ada di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Menurutnya, jika di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan bisa menerima PPPK, seharusnya di OPD lainnya pun bisa.

Ia berharap pemerintah membuka formasi PPPK dari umum, karena sekarang ini yang diangkat menjadi PPPK hanya dari kalangan guru atau pendidikan, dan tenaga kesehatan. “Harapannya agar pemerintah membuka formasi umum, seperti tenaga kebersihan, administrasi, keamanan, sopir dan lain sebagainya,” harapnya.