Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Kendal akan Petakan Titik-titik Rawan di Wilayah Kendal

Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Kendal akan Petakan Titik-titik Rawan di Wilayah Kendal

0
328
Bawaslu Kendal akan menandai titik rawan sebagai peta kerawanan menjelang Pilkada Kabupaten Kendal 2020. Selanjutnya, dari peta tersebut akan dilakukan langkah-langkah strategis.

“Kerawanan itu akan kami tandai, kami petakan. Lalu kami susun strategi, baik pencegahan maupun pengawasan langsung,” tutur Ahmad Ghozali, Kordiv Pengawasan Bawaslu Kendal, Selasa (26/2/2020).
Ghozali mengatakan, Kabupaten Kendal masuk Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) paling tinggi di Jateng untuk Pilbup/Pilwakot 2020. IKP itu diluncurkan oleh Bawaslu RI di Jakarta pada Selasa, 26 Februari 2020, bahwa Kendal paling rawan di Jateng, dengan skor 65,33. “Atas dasar IKP itu, kami akan menandai titik-titik rawan,” katanya.
Dikatakan, tidak cukup itu, dalam kalkulasi di Pulau Jawa, peringkat rawan Kendal cukup mencengangkan. Pasalnya, Kendal menduduki peringkat dua di bawah Serang dengan skor 66,04. Adapun pada skala nasional Kendal berada di urutan empat belas dibanding kabupaten/kota lain. “Di Pulau Jawa masuk peringkat dua. Nasionalnya empat belas,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Kendal, Odilia Amy Wardayani mengatakan, langkah Bawaslu terhadap IKP yang tinggi, maka akan merapatkan barisan pengawas dari kabupaten sampai Panwaslu Kelurahan/Desa yang sedang dibentuk. “Akan kami dalami lagi dan menyusun rencana strategis pengawasan dan pencegahan,” katanya.
Menurutnya, bagi Bawaslu, sukses pengawasan di antarnya bisa dilihat dari efektivitas pencegahan. Bila kerawanan IKP yang tinggi tersebut tidak terjadi atau dapat diminimalisir, maka fungsi pencegahan Bawaslu bisa efektif. “Akan kami cegah seefektif mungkin. Juga akan menggandeng masyarakat untuk turut membantu. Bersama rakyat kami mengawasi,” terang Odilia.
IKP itu disusun berdasarkan empat dimensi. Pertama, dimensi kontentasi sosial dan politik. Di antaranya keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara Pemilu dan penyelenggara negara, serta relasi kuasa di tingkat lokal. Kedua, dimensi Pemilu bebas dan adil, yang meliputi hak pilih, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu. Ketiga, dimensi kontestasi, meliputi hak politik, proses pencalonan dan kampanye calon. Keempat, dimensi partisipasi yaitu partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik.