JPPA Kendal ingin Punya Kantor Sekretariat dan Posko di Tiap-tiap Kecamatan

JPPA Kendal Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pembuatan Program Kerja Tahun 2020.

0
662

Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kendal mengadakan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pembuatan Program Kerja Tahun 2020. Rakor yang digelar pada Minggu 5 Januari 2029 di rumah salah satu pengurus JPAA di Desa Sukolilan Patebon dihadiri anggota Komisi D DPRD Kendal dan perwakilan dari 13 lembaga pemerhati perempuan dan anak di Kab. Kendal.

Anggota Komisi D DPRD Kendal, Sulisyto Aribowo berharap, kegiatan JPPA Kendal tetap berjalan, walaupun program kerjanya baru dibuat. Ari juga berharap agar JPPA Kendal aktif mendorong kegiatan di dinas yang menangani Perlindungan Anak dan Perempuan supaya visi misi JPPA bisa sampai ke masyarakat. Di antaranya dengan aktif mengadakan kegiatan sosialisasi ke masyarakat atau mengadakan forum group diskusi. “JPPA harus sering mengadakan sosialisasi untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait masalah tindak kekerasan dalam rumah tangga,” katanya.
Dikatakan, JPPA bisa bekerja sama dengan dewan untuk melibatkan instansi atau OPD lainnya, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disdukcapil. Dengan demikian akan terjadi sinergitas lintas OPD untuk bersama-sama menangani masalah perempuan dan anak. JPPA juga bisa bekerja sama dengan organisasi lain, seperti GOW, PKK, Darma Wanita, sehingga program JPPA bisa berjalan lebih maksimal. “Selama ini kan JPPA belum pernah mengakan GOW, PKK, Darma Wanita, termasuk Persit dan Bhayangkari, sehingga bisa bergerak bersama,” ujarnya.
Sementara itu Ketua JPPA Kendal, Siti Akhidah berharap JPPA Kendal semakin kuat dan lebih aktif. Oleh karena itu ia berharap agar DP2KBP2PA Kendal bisa mengadakan pelatihan untuk para relawan jejaring lembaga-lembaga yang tergabung di JPPA Kendal. Tujuannya agar para relawan mampu untuk mendampingi korban kekerasan pada perempuan dan anak secara profesional. “Kami ingi ada pelatihan untuk para relawan,” ucapnya.
Siti Akhidah juga berharap, JPPA Kendal mempunyai sekretariat sendiri yang berbadan hukum. Selain itu juga dapat berdiri posko di tiap-tiap kecamatan, sehingga akan memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan pendampingan. “Ada sekretariat dan posko di masing-masing kecamatan untuk mendekatkan dengan masyarakat,” pungkasnya.