Pemerintah pusat mendorong agar tahapan pembangunan Kawasan Industri Kendal atau KIK bisa segera diselesaikan. Pasalnya, KIK sangat strategis untuk menyerap tenaga kerja yang diperkirakan bisa mencapat 1 juta orang. Namun pemerintah memandang pembangunan KIK yang sudah berjalan 3 tahun lebih dinilai terlalu lamban. Hal itu dikatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil saat meninjau KIK Sabtu (17/10).
Kunjungan Sofyan Djalil ke KIK, yang didahului pertemuan dengan Pemkab Kendal dan pihak KIK di OR Setda Kendal adalah untuk memberikan arahan terkait penyelesaian tahapan pembangunan KIK yang harus secepatnya dilakukan. Menteri Sofyan memita untuk mengidentifikasi semua permasalah dan membentuk Gugus Tugas yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk bersama-sama secepatnya menyelesaikan permasalahannya. “Semuanya harus bekerja, mana yang harus dikerjakan pusat, kabupaten atau provinsi supaya semua kendala bisa diselesaikan dengan baik,”jelasnya.
Lambannya pembangunan KIK diakui oleh Presiden Direktur Kawasan Industri Jababeka Tbk, Setyono Djuandi Darmono. Hal ini karena adanya miss komunikasi dari berbagai pihak, sehingga memerlukan komunikasi yang intensif dan sabar. Namun pihaknya telah mampu melakukan pembebasan lahan yang mencapai 700 hektar yang dirasa sudah cukup untuk pembangunan KIK. “Hanya karena miss komunikasi saja, tetapi tetap berjalan,”katanua
Rencana pembangunan strategis ini diharapkan cepat selesai dan diresmikan oleh Presiden Jokowi, yang direncanakan setelah Bupati Definitif telah terpilih nanti sudah dilantik, yakni diperkirakan pada Maret 2016 mendatang.
