Ada delapan prioritas dalam penyusunan program pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2019. Yaitu pengembangan daya saing ekonomi daerah, pengembangan dan perluasan ekonomi persediaan, ketahanan pangan dan energi. Prioritas berikutnya adalah pengembangan ekonomi kreatif, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas dan daya saing SDM, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan infrastruktur. Delapan prioritas pembangunan tersebut tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2019 yang telah disetujui bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Kendal, Kamis 2 Agustus 2018.
Dalam KUA PPAS tahun 2019, DPRD Kendal merekomendasikan enam prioritas terkait dengan proyeksi keuangan daerah. Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono, mengatakan, Pemkab Kendal supaya mengoptimalkan sumber dan potensi pendapatan dengan tepat. Selain itu melakukan penghitungan yang cermat, sehingga diharapkan pendapatan daerah tahun 2019 bisa mencapai Rp 2 triliun.
Rekomendasi kedua, yakni besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019 dan Bantuan Gubernur agar diasumsikan besarannya. Sebab, pendapatan tersebut merupakan hak pemerintah daerah, agar proyeksi keuangan 2019 lebih realistis. “Jika pendapatan bisa dihitung dengan tepat berdasarkan dengan asumsi yang disepakati bersama, maka alokasi belanja langsung diharapkan bisa meningkat,’’ tuturnya.
Rekomendasi lain yang diberikan, yakni terkait penerangan jalan umum. Pemasangan lampu penerangan jalan umum, supaya diarahkan ke perkampungan, desa, atau jalan kabupaten yang belum terlayani. Selain agar memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan data kemiskinan terbaru. Rekomendasi kelima yakni pengelolaan sampah sesuai standar dan prioritas kenam agar menyusun laporan pengelolaan pendapatan secara progresif untuk mendukung peningkatan daerah. “Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus memperhatikan rekomendasi supaya programnya sesuai arah dan kesepakatan bersama,”ujarnya.
Wabup Kendal, Masrur Masykur, mengatakan, rencana pendapatan daerah 2019 mencapai 1,8 triliun. Dari angka tersebut, Pendapatan Asli Daerah ditargetkan Rp 390 miliar, dana perimbangan Rp 1 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 413 miliar. Sementara belanja daerah ditargetkan Rp 1,8 triliun dimana belanja tidak langsung Rp 1,1 triliun dan belanja langsung Rp 724 miliar. ‘’Dalam penyusunan KUA-PPAS tersebut menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, dan keterlibatan pemuda dalam pembangunan,”jelasnya.
