Mendagri Tito Minta Daerah agar Uang Insentif Nakes tidak Terlambat

Mendagri Tito Minta Daerah agar Uang Insentif Nakes tidak Terlambat

0
84

Swarakendal.com : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian meminta agar dana yang disediakan untuk penanganan pandemi Covid-19 harus dimaksimalkan oleh setiap pemerintah daerah, seperti dana insentif tenaga kesehatan. Hal ini disampaikan saat konferensi usai rapat koordinasi bersama Gubernur Jawa tengah dengan Bupati Kendal Dico M Ganinduto dan jajarannya di pendopo Tumenggung Bahurekso pada, Kamis (29/7/2021) sore. 


“Intensif nakes adalah hak nakes. Ini yang perlu didorong kepada pemerintah daerah,” tuturnya.

Tito mengatakan, masih ada beberapa daerah yang belum bisa mengoptimalkan serapan dana yang ada. Tito pun mengaku sudah melayangkan beberapa surat teguran agar pemerintah daerah yang bersangkutan bisa mengupayakan lebih terhadap serapan dana insentif nakes.

“Untuk insentif nakes, masih ada beberapa daerah macet, dan sudah diberikan surat teguran. Alhamdulillah direspon baik, ada sejumlah provinsi naik 100 persen. Contoh Indramayu 97 persen,” ujarnya.


Tito menyayangkan serapan insentif nakes Covid-19 di Kabupaten Kendal yang baru terserap 28 persen pada 2021. Kepada Pemerintah Kendal agar meningkatkan serapan insentif nakes seoptimal mungkin. Untuk itu ia meminta agar Bupati Kendal bisa duduk bersama dengan Dinas Kesehatan dan bagian keuangan untuk bisa mencari solusi supaya serapan dana intensif nakes Covid-19 bisa naik lebih baik lagi. 
“Kendal baru 28 persen. Bupati Kendal ini masih baru, bisa duduk bersama dengan Dinkes, bagian keuangan untuk bisa dieksekusi. Prinsip sudah mulai pencairan, kita akan terus monitor tiap minggu,” tegasnya.


Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kendal, Ferinando Rad Bonay menjelaskan, total anggaran yang diajukan untuk menjangkau semua fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit swasta di Kendal mencapai Rp 33 miliar. Untuk serapan hingga Juni lalu, dana intensif nakes di 30 puskesmas, RSUD dr Soewondo dan Laboratorium Daerah sebesar Rp 4 miliar. Faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya serapan adalah laporan pertanggungjawaban masing-masing nakes. Karena, jika tenaga kesehatan belum memberikan laporan pertanggungjawaban, maka dana yang ada tidak bisa dicairkan. “Pada awal tahun 2021 kita mencairkan Rp 4,1 miliar dana kekurangan pada 2020. Kemudian kita juga cairkan sampai Juni 2021 kemarin Rp 4 miliar,” ujarnya.


Ferinando mengatakan, nakes yang berhak menerima dana intensif meliputi bidan desa, tenaga surveilans, tenaga testing, tracing, treatment, tenaga laboratorium, perawat dan dokter yang menangani Covid-19. Setiap nakes dianggarkan dapat dana intensif Rp 100.000 per harinya atau per tugas. “Pencairan dana insentif ini dilakukan setiap sebulan sekali, dengan syarat sudah memberikan laporan pertanggungjawabannya,” pungkasnya. (Faiz R)