Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI Kamis (20/4/2017) melakukan kunjungan ke Pemkab Kendal. Rombong wakil rakyat yang berjumlah 12 anggota itu diterima Bupati Kendal dr Mirna Annisa, Sekda Kendal Bambang Dwiono, Staf Ahli Bupati, Dinas terkait, perwakilan camat dan kepala desa.
Ketua Tim Panja Komisi II DPR RI, Drs. Al Muzzammil, Yusuf MSi mengatakan, kunjungan kerja ini terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintah Desa guna melihat langsung di lapangan, terutama tentang impementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, para wakil rakyat itu ingin mengetahui kendala-kendala pelaksanaannya, juga menerima masukan-masukan yang bisa dijadikan untuk kebijakan ke depan. “Yang paling utama, Kami ingin mengetahui terkait penggunaan Dana Desa,”ujarnya
Sekda Kendal Bambang Dwiono mengatakan, secara umum terkait dengan Dana Desa sudah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa kendala, di antaranya tentang SDM, sehingga keberadaan pendamping sangat dibutuhkan. “Para kepala desa kan banyak yang latar belakangnya bukan orang organisasi, sehingga perlu pendamping terkait administrasi,”kata Bambang.
Sekda Bambang juga menyampaikan tentang kondisi bangunan balai desa yang di beberapa desa sudah tua dan rusak, namun sesuai aturan, Dana Desa tidak boleh digunakan untuk membangun balai desa. Untuk itu kepada pihak DPR agar ada kebijakan baru supaya Dana boleh digunakan membangun gedung balai desa. “Kalau kondisi balai desa rusak kan barang-barang yang disimpan juga tidak aman,”katanya.
Disampaikan pula tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sampai saat ini masih banyak desa yang belum membentuk BUMDes. Kendalanya karena saat ini Dana Desa masih fokus untuk pembangunan infrastruktur. Namun demikian ditargetkan tahun 2018 mendatang semua desa sudah membentuk BUMDes dan koperasi. “BUMDes belum maksimal, karena saat ini masih fokus untuk pembangunan infrastruktur,”katanya.
