PT PLN (Persero) tidak akan menyambung listrik bagi pelanggan baru jika instalasi listrik di rumahnya tidak memiliki sertifikat layak operasi (SLO). Manager PT PLN Rayon Kendal, Alamudin mengatakan, adanya sertifikat SLO ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran akibat instalasi yang tidak laik operasi.
“Bagi pelanggan listrik, baik itu pemerintahan, industri atau pun rumah-rumah warga wajib untuk memiliki sertifikat SLO tersebut,” katanya.
Alamudin mengatakan, aturan untuk memiliki SLO sebenarnya sudah ada sejak tahun 2009 silam. Namun, karena sosialisasi yang belum maksimal sehingga banyak yang belum memiliki sertifikat tersebut. Sebab, yang memiliki kewenangan hanya tiga badan khusus, yaitu Konsultan Wilayah, Jasa Sertifikasi Indonesia (Jasarindo), dan Perintis Perlindungan Instalasi Listrik (PPILN). “Jadi, kalau mau pasang instalasi listrik harus melalui tiga badan itu atau, pelanggan bisa datang ke kantor PLN setempat,” tutur Alannudin.
Dijelaskan, untuk pelanggan lama pun yang belum memiliki SLO bisa mengurus dan datang ke kantor PLN Rayon Kendal. Pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama bagi pelanggan lama, agar bisa mengurus ke kantor PLN Sub Rayon untuk memiliki SLO.
“Jika semua pelanggan memiliki SLO, maka standar kelayakan bisa terjamin, konsleting listrik atau kabel yang tidak layak bisa terpantau,” tandasnya.
Diungkapkan, saat ini jumlah pelanggan PLN yang sudah memiliki sertifikat SLO resmi baru sekitar 40 persen. Separuh lebih SLO yang ada saat ini tidak jelas dari mana sumbernya. Karena itulah, PLN berkepentingan seluruh agar bangunan masyarakat dilengkapi dengan SLO dari lembaga tersertifikasi. Namun, bagi yang sudah terlanjur instalasinya dikerjakan bukan oleh instalatir terdaftar tetap masih bisa memperoleh SLO.
“Secara bertahap bagi rumah yang sudah terlanjur dialiri listrik dan belum tersertifikasi, nantinya harus mengikuti aturan. Disarankan bagi pelanggan yang instalasinya sudah 8-10 tahun, harus memperbarui instalasinya,” pungkasnya.
