Pemkab Kendal Canangkan Gerakan Satu ASN Satu Pekerja Rentan

Pemkab Kendal Satu ASN Satu Pekerja Rentan

0
116

Swarakendal.com : Pemerintah Kabupaten Kendal mencanangkan gerakan aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Kendal peduli pekerja rentan. Kepedulian ini dalam bentuk tiap ASN diwajibkan menanggung biaya premi BPJS Ketenagakerjaan kepada minimal satu orang pekerja rentan atau Satu ASN Satu Pekerja Rentan. Sasaran pekerja rentan bisa diberikan kepada keluarga terdekat atau tetangga di lingkungan sekitar. Untuk saat ini premi yang dibayarkan hanya Rp 16.800 per bulan.

Gerakan Satu ASN Satu Pekerja Rentan ini mulai disosialisasikan kepada seluruh OPD dan kecamatan di Gedung Abdi Praja Kendal, Rabu (07/12/2022). Sosialisasi disampaikan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemkab Kendal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kendal Sugiono mengatakan, gerakan ini menindaklanjuti Instruksi Presiden No 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kemudian ditindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kendal. Surat Edaran dari Bupati Kendal ini telah disampaikan ke seluruh OPD dan kecamatan. Pelaksanaannya akan dimulai pada Januari 2023. “Semua ASN, baik itu PNS maupun non PNS untuk bisa mengkaver minimal satu orang pekerja rentan di lingkungannya, contohnya pembantu rumah tangganya atau tetangganya atau saudaranya,” jelasnya.

Sekda Kendal berharap, untuk kepastian pelaksanaan, agar pimpinan OPD mengecek seluruh stafnya. Dengan demikian gerakan Satu ASN Satu Pekerja Rentan benar-benar dilaksanakan. Pihak Pemkab juga akan menggandeng perusahaan, untuk ikut dalam gerakan ini melalui CSR. “Harapannya, semua pekerja yang nonformal bisa terkaver semuanya, sehingga semua bisa merasa aman dan nyaman,” ujarnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pemuda Semarang, Multanti mengatakan, Pemkab Kendal merupakan yang pertama melakukan gerakan Satu ASN Satu Pekerja Rentan di Jawa Tengah. Harapannya agar gerakan ini segera diikuti daerah lainnya di Jawa Tengah. “Pemkab Kendal ini yang pertama, sehingga bisa menginspirasi kepada semua pemerintah daerah yang ada di Jawa Tengah, sehingga para pekerja rentan ini semua terlindungi,” harapnya.

Pentingnya memberikan jaminan sosial kepada masyarakat supaya memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan kematian, termasuk beasiswa bagi anaknya yang masih sekolah atau kuliah.

Hingga saat ini, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten baru sekitar 40,38 persen atau sebanyak 145.614 orang. Khusus kelompok pekerja nonupah, masih ada sekitar 147.907  orang yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kelompok inilah yang akan dibantu pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan tambahkan komentar Anda!
Ketik nama anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.