Swarakendal.com : Para pelaku usaha apotek di Kabupaten Kendal mengeluh dengan tingginya biaya pengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF) apotek. Pasalnya, untuk bisa mendapatkan SLF harus mengeluarkan biaya puluhan juta.
Hal ini terungkap saat acara Seminar Nasional tentang Perkembangan Perizinan dalam Menunjang Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan Klinik pada Era Society 5.0. Seminar yang diadakan oleh Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Kendal digelar di Pendopo Tumenggung Bahurekso Kendal, Sabtu (11/02/2023). Seminar ini menghadirkan Ketua DPRD Kendal, Ketua PD IAI Jateng dan Ketua PC IAI Cilacap.
Tjandra Winata, Sekretaris IAI Cabang Kendal mengatakan, SLF mulai diberlakukan di Kendal pada tahun 2021. Untuk mengurus SLF ini di Dinas PUPR Kendal harus melalui jasa konsultan. Namun ternyata biayanya mencapai 20 jut, padahal di daerah lain di Jawa Tengah yang sudah memberlakukan SLF, seperti di Cilacap hanya dikenai biaya sebesar Rp 7 juta. “Berdasarkan informasi dari beberapa daerah di Jawa Tengah, di Kendal ini biaya pengurusan SLF yang paling tinggi, dan ini sangat memberatkan bagi teman-teman apotek,” ujarnya.
Tjandra mengatakan, Pengurus Cabang IAI Kendal telah membentuk tim untuk memecahkan masalah SLF yang diketuai Aqib Ossa. Tim ini sudah bekerja dengan melakukan audiensi ke pihak-pihak terkait, mulai dari Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, hingga ke Bupati Kendal dan DPRD Kendal.
“Memang ketika audiensi sudah dijanjikan akan segera dicarikan solusinya, bahkan dari pihak dewan mengatakan akan membuat Perda tentang pengurusan SLF, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya, maka hari ini kami mengadakan seminar. Pada seminar kali ini, kami mengundang semua pihak terkait, dan menghadirkan narasumber dari Cilacap, supaya bisa mencari solusinya,” jelasnya.
Sementara itu Ketua PD IAI Jawa Tengah Tengah, Rosyid Sujono berharap pemerintah daerah bisa memfasilitasi tentang dalam pengurusan SLF di daerahnya. Intinya, agar biaya pengurusan SLF tidak memberatkan, karena untuk mendorong usaha apotek supaya bisa berkembang dengan baik. “Kalau pemerintah mendorong UMKM supaya tumbuh berkembang dengan baik, maka sudah semestinya bagi pemerintah daerah juga ikut membantu usaha apotek supaya bisa berkembang,” harapnya.
