Peringatan Hari Buruh di Kendal Diisi dengan Dialog Tripartit dan Hiburan

Peringatan Hari Buruh di Kabupaten Kendal 2019

0
422
Peringatan Hari Buruh di Kabupaten Kendal pada Rabu 1 Mei 2019 di Pendopo Kabupaten Kendal berlangsung meriah. Acara yang diisi dengan dialog tripartit antara kaum buruh, pengusaha dan Pemkab Kendal pun berjalan dengan baik, karena dihibur musik organ tunggal dan bag-bagi door prize. Namun demikian makna dari peringatan Hari Buruh yang terkait dengan kesejahteraan dan hak-hak buruh tetap menjadi perhatian.

Bupati Kendal Mirna Annisa mengatakan, bahwa kesejahteraan buruh merupakan hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Salah satunya adalah jaminan kesehatan, sehingga perusahaan wajib mendaftarkan BPJS bagi tiap pekerja. Di kabupaten Kendal tercatat 551 perusahaan. “Saya akan minta daftar perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya ikut BPJS, karena jaminan kesehatan merupakan hak mutlak yang harus dipenuhi,” ucapnya.
Bupati Mirna mengatakan, bahwa tiga komponen, yaitu pemerintah, pengusaha dan buruh harus untuk menjalin keharmonisan. Perusahaan harus memperhatikan pekerja, demikian pekerja pun harus memahami kondisi perusahaan, dan pemerintah harus bisa menjembatani kepentingan pengusaha dan buruh dengan kebijakannya. “Kondisi perusahaan itu bisa mengalami pasang surut, maka pekerja harus memahami kondisi perusahaan. Hubungan buruh dengan perusahaan harus saling menguntungkan, maka jika pekerja loyal terhadap perusahaan, maka kesejahteraan akan terjamin,” ujarnya.
Pada kesempatan itu Bupati Mirna meminta kepada para pengusaha untuk bersama-sama memiliki tanggung jawab membangun Kendal. CSR perusahaan harus bisa dirasakan buruh dan masyarakat. Pihak Pemkab juga memperhatikan kesejahteraan buruh. “Pemkab pun ikut berupaya dalam peningkatan SDM, yaitu akan menganggarkan untuk pelatihan karyawan, sehingga memiliki sertifikat dan kompetensi,” katanya.

Sementara itu Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kendal, Misbakhun pun mengatakan, bahwa kesejahteraan buruh harus diperhatikan. Tidak boleh ada perusahaan yang menunda gaji para pekerjanya. “Persoalan buruh dengan pengusaha yang menuda gaji merupakan PR (pekerjaan rumah) yang harus diselesaikan,” katanya.

Misbakhun juga mengatakan, bahwa buruh harus memiliki semangat untuk meningkatkan SDM. Hal ini supaya buruh tidak hanya menjadi objek, tapi juga memiliki peran dalam mengembangkan perusahaan. “Pekerja harus mampu mengimbangi kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat, supaya pekerja lokal mampu bersaing di tengah-tengah persaingan global,” ujarnya.
Sementara itu Pengurus Inti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kendal, Mettoni AS Maaris, mengatakan, bahwa buruh dan pengusaha merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, maka keduanya harus saling bersinergi. Pengusaha harus memperhatikan buruh, juga buruh harus memahami kondisi perusahaan. Jika ada pengusaha yang belum bisa memenuhi aspek-aspek normatif ketenagakerjaan, maka yang dilakukan adalah pendekatan yang baik, yaitu dengan melihat secara keseluruhan. “Bisa jadi perusahaan itu masih baru merangkak atau kondisi perusahaan sedang mengalami kurang baik, maka harus saling memahami,” katanya.