Warga Protomulyo Tuntut Pembayaran Ganti Rugi Lahan Jangan Ditunda-tunda

Warga Desa Protomulyo minta segera terima pembayaran ganti rugi lahan tol 2017

0
2844

Sekitar 135 warga Desa Protomulyo Kaliwungu Selatan terdampak pembangunan jalan tol meminta agar ganti rugi lahannya segera dibayar. Pasalnya beberapa rumah warga yang sudah menerima ganti rugi sudah dibongkar dan dilakukan pengerjaan pembangunannya. Akibatnya warga menjadi terganggu dengan dimulainya pembangunan tersebut. Warga yang protes agar segera menerima pembayaran ganti rugi lahan terpaksa melakukan aksi dengan memasang beberapa spanduk yang bertuliskan permintaan agar segera dilakukan pembayaran.

Seorang warga bernama Abadi berharap secepatnya menerima pembayaran ganti rugi lahan, karena uang ganti rugi lahannya akan digunakan untuk membangun kembali rumahnya yang terkena jalan tol. Abadi dan warga lainnya  merasa tidak nyaman menempati rumahnya, karena terganggu dengan pengerjaan pembangunan jalan tol yang membuat suara bising dan banyak debu beterbangan. “Debunya banyak kan mengganggu kesehatan, makanya ingin secepatnya pindah, tapi ya nunggu pembayaran ganti rugi dulu,”ujarnya.

Selain rumah yang sudah dibongkar, juga akses jalan dan saluran air ikut terkena gusur, sehingga beberapa warga yang belum pindah tidak memiliki akses jalan dan saluran air. Akibatnya jika turun hujan, airnya masuk ke rumah, karena saluran air sudah hilang. “Akses jalan sudah digusur, jadi kendaraan terpakasa dititipkan ke tetangga,”ujarnya.

Warga lain, Rajiv mengatakan, sebenarnya warga bersama pihak desa sudah sudah sering menanyakan ke BPN terkait kepastian pembayarannya, namun pihak BPN belum memberikan jawaban yang pasti. Dikatakan, warga Desa Protomulyo tidak mempersoalkan tentang harga, karena warga mendukung program pemerintah dalam pembangunan jalan tol. Di Desa Protomulyo ada 227 bidang lahan yang terkena pembangunan tol. “Yang sudah dibayar sekitar 40 persen,”katanya.

Pengawas Lapangan dari PT Waskita, Ernantiyo Nugroho mengatakan, tidak mengetahui terkait pembayaran ganti rugi lahan warga. Pasalnya, terkait ganti rugi lahan adalah wewenang BPN dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Namun bagi pihak PT Waskita berharap agar masalah ganti rugi lahar bisa segera diselesaikan secepatnya. “Kami juga dirugikan kalau proses pembebasan lahan tidak selesai, karena pekerjaan proyek menjadi terganggu,”katanya.